Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PEGAWAI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terseret skandal pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) mengaku sering melakukan sidak di sel. Sejumlah ponsel pun kerap ditemukan.
“Sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan, dan pernah beberapa kali melakukan penyitaan terhadap HP tahanan yang ditemukan di dalam rutan KPK,” kata anggota Dewan PengawasKPK Indriyanto Seno Adji di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).
Ponsel itu bisa masuk setelah menyerahkan uang puluhan juta ke pegawai KPK. Tiap bulannya, tahanan juga diwajibkan memberikan duit jutaan untuk mempertahankan ponsel tersebut.
Baca juga : KPK Bingung Ada Pungli di Rumah Tahanan
Penyitaan saat sidak dilakukan hanya formalitas. Sebab, sehari setelahnya ponsel yang diambil dikembalikan lagi.
“Keesokan harinya HP tersebut kembali berada di dalam rutan KPK,” ucap Indriyanto.
Sebanyak 90 pegawai KPK menjalani sidang vonis terkait pungli di Rutan KPK. Peradilan instansi itu dibagi menjadi enam kluster.
Baca juga : Terbukti Terima Pungli, 12 Pegawai KPK Cuma Disanksi Minta Maaf
Hingga kini, pegawai yang sudah diadili diberikan hukuman berat. Tapi, vonisnya cuma meminta maaf secara terbuka. (MGN/Z-5)
Personel di lapangan dilarang keras meminta sumbangan, baik dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) maupun dalih lainnya.
Banyak penerima PIP yang tidak tahu bahwa dirinya diusulkan sebagai penerima. Hal ini mengakibatkan dana PIP yang harus kembali ke kas negara.
KEPOLISIAN Resor Metropolitan Bekasi memastikan tidak akan ada ruang bagi praktik premanisme di pasar baru Sentra Grosir Cikarang (SGC) usai penertiban 500 lebih lapak pedagang pasar tumpah.
KEINDAHAN alam Jawa Barat mampu mengundang wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang.
Lokasi terjadinya pungli itu berada di simpang Jalan Kunir dan Jalan Kemukus.
ENAM orang diduga melakukan pungutan liar atau pungli ditangkap polisi akibat menutup pintu exit Tol Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka merupakan juru parkir.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved