Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEGAWAI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terseret skandal pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) mengaku sering melakukan sidak di sel. Sejumlah ponsel pun kerap ditemukan.
“Sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan, dan pernah beberapa kali melakukan penyitaan terhadap HP tahanan yang ditemukan di dalam rutan KPK,” kata anggota Dewan PengawasKPK Indriyanto Seno Adji di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).
Ponsel itu bisa masuk setelah menyerahkan uang puluhan juta ke pegawai KPK. Tiap bulannya, tahanan juga diwajibkan memberikan duit jutaan untuk mempertahankan ponsel tersebut.
Baca juga : KPK Bingung Ada Pungli di Rumah Tahanan
Penyitaan saat sidak dilakukan hanya formalitas. Sebab, sehari setelahnya ponsel yang diambil dikembalikan lagi.
“Keesokan harinya HP tersebut kembali berada di dalam rutan KPK,” ucap Indriyanto.
Sebanyak 90 pegawai KPK menjalani sidang vonis terkait pungli di Rutan KPK. Peradilan instansi itu dibagi menjadi enam kluster.
Baca juga : Terbukti Terima Pungli, 12 Pegawai KPK Cuma Disanksi Minta Maaf
Hingga kini, pegawai yang sudah diadili diberikan hukuman berat. Tapi, vonisnya cuma meminta maaf secara terbuka. (MGN/Z-5)
Tampak sekelompok orang melakukan pungli ke pemotor yang hendak menerobos trotoar saat macet.
Demosi merupakan pemindahan seorang personel ke jabatan yang lebih rendah. Ini bisa berupa penurunan pangkat, jabatan atau tanggung jawab.
Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan program cek kesehatan gratis (CKG) dilakukan tanpa pungutan biaya. Menurutnya masih banyak oknum petugas yang melakukan pungutan liar (pungli)
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
Albertina mengatakan, umurnya belum menyentuh masa pensiun. Sehingga, dia harus kembali lagi ke instansi asalnya usai purnatugas di Dewas KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved