Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEGAWAI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terseret skandal pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) mengaku sering melakukan sidak di sel. Sejumlah ponsel pun kerap ditemukan.
“Sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan, dan pernah beberapa kali melakukan penyitaan terhadap HP tahanan yang ditemukan di dalam rutan KPK,” kata anggota Dewan PengawasKPK Indriyanto Seno Adji di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).
Ponsel itu bisa masuk setelah menyerahkan uang puluhan juta ke pegawai KPK. Tiap bulannya, tahanan juga diwajibkan memberikan duit jutaan untuk mempertahankan ponsel tersebut.
Baca juga : KPK Bingung Ada Pungli di Rumah Tahanan
Penyitaan saat sidak dilakukan hanya formalitas. Sebab, sehari setelahnya ponsel yang diambil dikembalikan lagi.
“Keesokan harinya HP tersebut kembali berada di dalam rutan KPK,” ucap Indriyanto.
Sebanyak 90 pegawai KPK menjalani sidang vonis terkait pungli di Rutan KPK. Peradilan instansi itu dibagi menjadi enam kluster.
Baca juga : Terbukti Terima Pungli, 12 Pegawai KPK Cuma Disanksi Minta Maaf
Hingga kini, pegawai yang sudah diadili diberikan hukuman berat. Tapi, vonisnya cuma meminta maaf secara terbuka. (MGN/Z-5)
ENAM orang diduga melakukan pungutan liar atau pungli ditangkap polisi akibat menutup pintu exit Tol Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka merupakan juru parkir.
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengakui masih adanya praktik pungli dalam layanan lalu lintas dan menegaskan sanksi tegas bagi pelanggar.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah memerintahkan sekolah untuk mengembalikan uang yang sudah ditarik dari orangtua siswa serta dilarang mengulangi perbuatan tersebut.
Di Indonesia, premanisme dan birokrasi di tingkat daerah kerap menambah biaya tersembunyi.
KPK menyarankan sistem digital untuk menutup celah pungli. Model ini sudah dilakukan oleh banyak instansi.
Pemprov menegaskan tak boleh ada pungli menyusul laporan pungutan liar terhadap kegiatan fotografi di Tebet Eco Park yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan komunitas fotografi.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved