Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Hukum Nasional (THN) Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mencatat berbagai pelanggaran dalam Pilpres 2024. Pelanggaran dimulai dengan manipulasi peraturan perundangan melalui Putusan MK. No 90/PUU-XXI/2023 untuk meloloskan salah satu paslon.
"Saat ini juga terjadi pelanggaran norma dan asas pemerintahan, norma dan asas pemerintahan umum yang baik," ujar Ketua THN Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir dalam acara Catatan Timnas Amin untuk Pemilu Jurdil dan Bermartabat di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024.
Pelaksanaan Pilpres 2024 juga diwarnai ketidaknetralan aparatur penyelenggara negara mulai dari presiden, menteri, penjabat (pj) kepala daerah hingga aparat penegak hukum. Ketidaknetralan itu memiliki kecenderungan pola yang sama, yaitu memenangkan salah satu paslon.
Baca juga : Kemenangan Anies-Muhaimin Dinilai Makin Terlihat setelah JK Turun Gunung
"Kita lihat tentang penggunaan anggaran untuk penyaluran bansos yang disertai dengan ajakan untuk memilih paslon tertentu. Itu masif sekali," jelasnya.
THN, kata Ari, melihat skenario berikutnya untuk memuluskan jalan kemenangan satu putaran. Praktik kotor akan dilakukan dengan berbagai modus.
"Kami mengimbau kepada seluruh stakeholders di masyarakat untuk ikut mengawasi berbagai potensi kecurangan," terangnya. (Z-7)
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Cak Imin menegaskan bahwa fase pemulihan pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terintegrasi.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Kemenko PM kembali memfasilitasi kepulangan puluhan warga Jawa Tengah (Jateng), Banten, dan Jawa Barat tenaga kerja penderes getah pinus yang terdampak bencana Aceh ke daerah asalnya.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang terampil.
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi langkah krusial agar tidak ada lagi nyawa melayang akibat pelanggaran dimensi dan muatan berlebih.
Chelsea diminta memberikan tanggapan resmi paling lambat 19 September.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved