Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mendesak Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan terkait alasan penaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Menurut dia penaikan tukin yang dilakukan jelang pemilu yang tinggal menghitung hari membuat publik bertanya-tanya. Ditambah lagi, Ray berpendapat menaikkan tukin untuk pegawai Bawaslu juga tidak tepat mengingat kinerja Bawaslu yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya dalam mengawasi berbagai kecurangan dalam pemilu.
“Ini perlu dijelaskan presiden. Presiden kenapa tunjangan bawaslu dinaikkan di tengah semua orang mengkritik kerja bawaslu yang tidak terlalu bagus. Tunjangan kinerja itu kan kalau kinerjanya bagus. Ini bolak balik kita, kinerja buruk pun, tunjangannya naik juga. Tolong dijelaskan presiden,” dalam diskusi publik Imparsial ‘Anomali Hasil Survey dan Kecurangan Pemilu 2024’, Selasa (13/2).
Baca juga : Tunjangan Pegawai Dinaikkan, Bawaslu: Alhamdulillah
“Kira-kira kerja apa yang membuat Bawaslu sehingga perlu tunjangannya dinaikkan? Saya jadi bingung. Mestinya ada indikatornya. Kesuksesannya seperti apa, prestasinya seperti apa, beratnya pekerjaan yang seperti apa?” sambung dia.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut, disebutkan presiden menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Bawaslu.
Kenaikan tukin yang diterima para pegawai Bawaslu disesuaikan dengan kelas dan jabatan. Diketahui ada 17 kelas jabatan di lingkungan pegawai Bawaslu. Tingkat tertinggi, yaitu kelas jabatan 17 menerima tukin sebesar Rp29.085.000 per bulan. Jumlah ini naik sebesar 16,7 persen dari tahun 2017.
Baca juga : Presiden Joko Widodo Resmi Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai Bawaslu Sebelum Pemilu
Sementara itu, pegawai tingkat terendah, yakni kelas jabatan 1, menerima tukin sebesar Rp1.968.000 per bulan. Tukin tingkatan ini naik sebesar 11,4 persen dari tahun 2017. (Dis/Z-7)
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2025 yang mengatur kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai di lingkungan Kemenpora
Para dosen ASN melakukan aksi damai menuntut tunjangan kinerja atau tukin di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (3/2). Mereka mogok mengajar jika tukin tak kunjung dibayarkan.
Pada Senin (3/2/2025) nanti, dosen berstatus ASN di bawah Kemendiktisaintek akan menuntut hak atas tukin.
Profesi sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menarik minat banyak orang karena stabilitas karier dan berbagai tunjangan yang ditawarkan.
KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisantek) menyampaikan tidak ada anggaran untuk tunjangan kinerja (tukin) dosen pada 2025.
KETUA Majelis Hakim Asmudi memutuskan kepada 10 orang terdakwa kasus mark up tunjangan kinerja (tukin) hukuman 2 sampai 6 tahun penjara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved