Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERKUMPULAN Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrant Care mengungkap fenomena jual beli surat suara Pemilu RI di Malaysia yang dibanderol dengan harga 25-50 ringgit. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan fenomena tersebut selalu terjadi dalam setiap Pemilu RI di Malaysia.
Ia menjelaskan surat suara yang diperjualbelikan oleh makelar suara berasal dari suarat suara metode pos. Surat suara itu tidak terdistribusi dengan baik, sehingga tidak diterima oleh warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia. Menurut Wahyu, motif utama dalam praktik tersebut adalah uang.
"Per surat suara bisa berharga 25-50 ringgit. Yang terjadi adalah memanfaatkan surat suara yang nganggur di kotak-kotak pos, di apartemen-apartemen. Mereka (makelar) ambilin dan kemudian terkumpul banyak," terang Wahyu dalam konferensi pers yang digelar Migrant Care, Sabtu (10/2).
Baca juga : 1.972 Surat Suara di Malaysia Dicoblos Orang tak Berwenang
Bagi Wahyu, fenomena tersebut merupakan pelanggaran pemilu. Namun, penuntasan masalah tersebut menurutnya terkendala dari sisi yurisdiksi hukum karena terjadi di Malaysia.
Dalam kesempatan yang sama, Manager Program Migrant Care Mulyadi menjelaskan surat suara yang dikirim panitia penyelenggara pemilihan luar negeri (PPLN) di Malaysia ke tempat WNI pada akhirnya menumpuk di kotak pos apartemen. Sebab, satu kotak pos apartemen di Malaysia diperuntukkan untuk beberapa penghuni.
Oleh karena itu, WNI tidak dapat mengetahui dengan pasti saat surat suara dikirim ke alamat mereka. Menurut Mulyadi, makelar suara baru bekerja dengan mendatangi kotak pos di apartemen-apartemen WNI.
Baca juga : KPU-Bawaslu Telusuri Dugaan Pencoblosan Surat Suara di Malaysia
"Mereka sengaja nyari ke pos satu dan pos-pos lain. Setelah itu mereka menimbun surat suara pos. Ketika ada yang membutuhkan, mereka bargaining position, tawar-menawar antara 25-50 ringgit (per surat suara)," tandas Mulyadi.
Sebelumnya, beredar video di sosial media mengenai fenomena pencoblosan surat suara di Malaysia oleh orang tidak berwenang di Malaysia. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengonfirmasi ada 1.972 surat suara yang dicoblos orang tak berwenang.
Kejadian itu telah didalami oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Kuala Lumpur. Saat dikonfirmasi, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja masih enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai kejadian tersebut.
Baca juga : Data Pemilih Ganda Berpotensi Jadi Penggelembungan Suara
"Nanti ya. Masih dalam penelusuran," singkatnya lewat keterangan tertulis.
Adapun anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut pihaknya telah menggandeng pihak kepolisian untuk menelusuri informasi tersebut. Sebab, Bawaslu berpendapat ada potensi tindak pidana pemilu dari kejadian itu.
"Karena potensi pidana pemilu, maka kami juga berkoordinasi dengan Atase Kepolisian KBRI," tandas Lolly. (Tri/Z-7)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Investigasi kematian siswi SMKA Tun Datu Mustapha, Zara Qairina Mahathir, kini mengarah pada dugaan unsur kriminal dan perundungan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan kerja ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 11-13 Agustus 2025.
Film ini bercerita tentang kembar laki-laki Ali dan Amir yang terpaksa harus mengurus diri sendiri ketika sang ayah meninggalkan mereka
Cakra Khan baru saja menyelesaikan dua konser luar biasa di Asia Tenggara lewat rangkaian Divine Concert Cakra Khan, yang digelar di dua negara yaitu Singapura dan Malaysia.
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas menyusul sikap pemerintah Malaysia yang menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved