Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
FORUM militer di sosial media X ramai memperbincangkan isi pemberitaan Meta Nex terkait keterlibatan Prabowo Subianto dalam dugaan korupsi dan penyuapan sejumlah 55,4 juta US Dolar dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan Pemerintah Qatar.
Perdebatan diawali ari postingan akun anonim @_P0c1_1m0eTWibu pada Jumat (9/2) terkait 'surat diplomatik' yang menuduh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan korupsi dalam pengadaan pesawat Mirage 2000-5
Forum edukasi militer dari akun @tweetmiliter yang saat ini memiliki 73 ribu pengikut, menganalisis lebih jauh mengenai 'dokumen' tersebut. Akun yang fokus membahas bidang pertahanan dan militer itu meragukan keasliannya.
Baca juga : Makan Siang Gratis Ala Prabowo-Gibran Diyakini Cegah Stunting
Mereka mengungkap ada banyak kejanggalan dalam dokumen itu salah satunya adalah kalimat yang digunakan dalam dokumen yang disebut 'rahasia' itu. Mulai dari bahasa yang digunakan hingga belum terjadinya pembelian pesawat tersebut oleh Indonesia.
Akun @tweetmiliter juga mempertanyakan hoaks itu karena membahas pesawat yang unitnya belum dimiliki Indonesia karena pembeliannya ditunda pemerintah.
"Lemot ah kayak internet gratisan. Barang yang diomongin aja gak ada bentuknya di Indonesia," cuit @tweetmiliter.
Baca juga : Soal Debat Capres Perdana, Gibran: Biar Masyarakat yang Menilai
"Belum lagi sintaks kalimat bahasa Inggris di "telegram rahasia" yg tidak terlihat seperti sintaks American English,” lanjutnya.
Akun @twitmiliter, juga mengendus kebohongan lain dari 'dokumen rahasia' yang dimuat @_P0c1_1m0eTWibu. Mereka menemukan sejumlah kalimat yang tercantum, sama persis dengan dokumen yang terbit belasan tahun lalu.
"Ada temuan menarik mengenai "diplomatic cable" ini. Coba bandingkan 2 diplomatic cable yang terpisah hampir 15 tahun ini. Banyak sekali kesamaan kata-kata di dalamnya, terutama di bagian yg dilingkari," lanjut @tweetmiliter, sembari menyertakan bukti.
Baca juga : Prabowo-Gibran akan Hadiri Rakernas TKN Siang Ini
Mereka pun mengingatkan masyarakat, khususnya para pengikutnya untuk tidak mudah terpancing pada kabar tak berdasar jelang Pilpres 2024.
"Hati-hati ya, menjelang hari H pencoblosan, banyak disinformasi berkeliaran,”
Cuitan @twitmiliter, yang membongkar kebohongan akun @_P0c1_1m0eTWibu, pun didukung oleh warganet X. Sebagian mereka turut menyayangkan munculnya hoaks tersebut.
Baca juga : Prabowo-Gibran Mulai Kampanye Perdana Akhir Pekan Ini di Surabaya
"Barang belum ada bahkan belum deal kok langsung dibilang korupsi," tulis akun @asrliiiii, sembari menyertakan emoji menangis.
"Hahahaha masih banyak yg ngobok-ngobok via jalur militer ya," cuit @Nebuchanedzar_I.
"Itu udah satu juta tayangan. Ngeri kali hoaxnya. Kasih community notes kali yah," kata akun @nostradamus006. (Z-8)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Benarkah hukum masih dijadikan alat pemukul dan sarana penindas? Betulkah ada yang meng-order Kejagung untuk menerungku Tom?
Dalam kasus ini mantan Kepala Ruangan Covid-19 RSUD Palabuhanratu berinisial HC sudah ditetapkan sebagai tersangka
Modus yang digunakan ketiga pelaku yaitu melakukan transaksi pembelanjaan fiktif pada sektor agribisnis
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
NasDem konsisten dalam konteks mendukung figur Anies maju dalam konteks nasional pilpres, maupun pilkada.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
SEJUMLAH pakar dan aliansi masyarakat sipil menilai praktik cawe-cawe Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi kembali terjadi di Pilkada 2024.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Partai politik di daerah tidak selalu searah dengan koalisi partai di tingkat pusat seperti saat pilpres.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved