Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BASUKI Tjahaja Purnama atau Ahok buka suara soal pernyataannya dalam video viral yang menyebut Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka tak bisa kerja. Dia menyebutkan, pernyataannya yang viral itu tidak ditampilkan secara utuh dan dipotong sehingga tidak bisa dipahami konteks ucapannya.
Ahok menjelaskan, saat itu ada seorang nenek yang memintanya untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Karena itu dia menjawab akan memilih Ganjar Pranowo untuk melanjutkan kerja Jokowi dalam pembangunan nawacita.
Ahok awalnya ingin menyinggung soal PDIP telah menugaskan Jokowi untuk menjalankan nawacita saat menjabat dua periode menjadi presiden.
Baca juga : Ahok Sebut Jokowi Tidak Bisa Kerja, Ini Jawab Sandiaga
"Saya enggak mungkin cerita Nawacita sama itu nenek. Mana ngerti Nawacita?," kata Ahok dalam acara diskusi bertajuk Ahok is Back di Jakarta, Kamis (8/2).
Menurutnya, jika Prabowo Subianto yang menjadi Presiden maka konsep pembangunan Nawacita yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi belum tentu dilanjutkan.
"Gibran itu wakil, dalam struktur negara saat ini wakil itu ban serep. Enggak usah ribut. Ban serep, titik. Terus pak Jokowi bisa kerja (lanjutkan Nawacita)?.Yang mana pak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi? Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya Joki?. Tapi pernyataan itu dipelesetkan," kata Ahok.
Baca juga : Kedaulatan Rakyat di Bilik Suara, Lawan Perusak Demokrasi
Ahok menyayangkan pernyataan dalam video yang tidak utuh itu direspon sejumlah pihak untuk menyerang.
"Semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Yang ada semua nyerang. Gua sih demen. Ya kalau lu nyerang gua, artinya gua ada masalah nih," kata Ahok.
"Ya kalau gua enggak punya urusan, biarkan saja anjing menggonggong kafilah berlalu. Artinya enggak ada masalah. Yang penting saya bilang, ini soal nawacita. Kenapa saya (dulu) juga mau dukung Pak Jokowi itu karena nawacita," lanjutnya. (Z-5)
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Pihaknya akan mengirim surat kepada Adhi Karya secara resmi untuk meminta pembongkaran.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan Hari. Keterlibatan Ahok dan Nicke diminta disampaikan ke penyidik.
Ahok bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu (20/8) sore. Salah satu pembahasan dari pertemuan tersebut yakni mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pembangunan hybrid warehouse di komplek pergudangan yang menggabungkan kantor, hunian, dan gudang dalam satu lokasi menjadi peluang investasi baru saat ini.
Sebagaimana diketahui kasus dugaan korupsi ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp649,89 miliar.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved