Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
FORUM Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia (FAPTI) menyatakan mendukung Pemilu 2024 digelar secara jujur, adil, dan bermartabat. Sikap tersebut seiring dengan deklarasi dari puluhan sivitas akademik dari perguruan tinggi di Tanah Air yang mengkritik sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo jelang pemilu.
Ketua FAPTI Sutopo Kristanto mengatakan sikap yang diberikan pihaknya didasarkan pada kegelisahan dosen, guru besar, budayawan, organisasi masyarakat sipil, sampai pemuka agama yang mendesak Presiden Jokowi tidak menyalahgunakan wewenang dalam Pemilu dan Pilpres 2024. Baginya, alumni perguruan tinggi memiliki tanggung jawab intelektual.
"Untuk terus menyuarakan dan menyampaikan kebenaran. FAPTI prihatin atas kondisi turunnya nilai, tananan hukum, dan demokrasi di Indonesia saat ini," ujar Sutopo di Gedung Joang '45, Jakarta, Kamis (8/2).
Baca juga : Civitas Akademika Kritik Presiden Jokowi, JK: Itu Dari Hati Nurani
Sutopo yang merupakan alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengajak seluruh rakyat pada umumnya, dan alumni perguruan tinggi khususnya, untuk bersama-sama hadir di tempat pemungutan suara pada Rabu (14/2) mendatang dan memberikan hak suaranya.
Ia mengungkap, FAPTI telah mendeklarasikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yakni Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dukungan diberikan karena Ganjar-Mahfud memiliki rekam jejak serta visi-misi yang paling tepat untuk melanjutkan kepemimpinan di Indonesia.
"Tujuan FAPTI adalah mengantar Indonesia menuju kondisi yang lebih baik dan menggapai Indonesia Emas 2024," terangnya.
Baca juga : Cak Imin: Seruan Perguruan Tinggi ke Pemerintah harus Jadi Warning
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) 2019-2022 Andre Rahadian tak risau jika sikap yang disampaikan FAPTI dinilai sebagian pihak sebagai partisan. Pihaknya tidak menutup-nutupi dukungan FAPTI terhadap Ganjar yang sudah disampaikan sejak September 2023 lalu.
Baginya, pesan yang disuarakan FAPTI sejalan dengan sikap sivitas akademika, budayawan, tokoh agama, serta kelompok masyarakat sipil lain yang khawatir akan ketidaknetralan pemerintah, aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. FAPTI, sambungnya, mengingatkan pemerintah dan aparatur untuk tetap netral selama Pemilu 2024.
"Kita merasa perlu untuk menyampaikan satu pernyatan sikap untuk mendukung demokrasi dan berjalannya pemilu di Indonesia dengan jujur, adil, dan bermartabat," tandasnya. (Z-3)
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar Peringatan 1 Tahun sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
Ketua Pembina YPPUP Siswono Yudho Husodo menyampaikan hal utama yang harus dijaga yaitu menjaga keberlanjutan agar program kerja dan visi universitas berlanjut dengan konsisten.
Sudirman Said resmi dilantik menjabat sebagai Rektor UHN Tegal, di aula kampus setempat di Kota Tegal, Sabtu (9/8/2025).
Wamen PU Diana Kusumastuti menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul
Selain menjadi penguatan branding dan legalitas kemitraan, MoU ini juga akan mengatur pembagian kontribusi dan pendapatan berdasarkan peran masing-masing pihak.
Program S3 bergelar PhD tersebut terbuka untuk dosen dan profesional di Indonesia, dengan sistem pembelajaran berbasiskan riset (by research) selama tiga tahun.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved