Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku tak menduga banyak civitas akademika perguruan tinggi menyerukan sikap pemerintah yang dikomandoi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar netral dalam Pemilu 2024. Menurutnya, pelanggaran yang terjadi akan sulit ditutupi.
"Saya termasuk terkaget kaget. Ada pelanggaran etika, ada dihukum. Kalau kekuasaan mau menutupi bisa aja, tapi nggak bisa ditutupi. Sehingga terjadi reaksi," kata Cak Imin di Universitas Amikom Yogyakarta, Senin malam, 5 Januari 2024.
Menurut Cak Imin, hal itu menjadi peringatan keras bagi semua pihak, termasuk pemerintah, presiden, hingga partai-partai politik. Ia mengatakan peringatan itu akan menjadi hal buruk apabila tidak ditindaklanjuti.
Baca juga : Kampus Resah, Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus
"Peringatan, kalau tidak kita perjuangkan bisa jadi bumerang buat bangsa. Ini warning bagi kita semua. Kita tanggapi dengan memerbaiki diri," kata alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Ia mengatakan para intelektual, guru besar, pemikir, ilmuwan, selalu memiliki pertimbangan sebelum mengambil tindakan. Mereka kata dia, juga memiliki risiko dengan mengeluarkan seruan maupun pertanyaan kepada penguasa, seperti ancaman karir.
"Kali ini merata dari kampus-kampus ternama menyatakan dari kampus perjuangan UI. Mantan Dirjen, mantan guru besar sangat berpengaruh, getol tidak pandang bulu dia di situ terkait politik atau tidak," kata dia.
Baca juga : Presiden tak Sensitif Tanggapi Kritik Civitas Academica
Tak hanya sivitas akademik, kritik kepada pemerintah juga dilayangkan dari eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masifnya penyikapan tersebut menunjukkan terjadinya situasi yang tidak baik di negara.
"Saya kira presiden harus menangkap itu sebagai masukan. Seluruh lingkaran beliau (Presiden Jokowi) jangan mengumbar pernyataan-pernyataan yang kontroversial," kata dia.
"Ayo kita jadikan ini kritik yang membangun, bukan persaingan politik sehingga pak Jokowi di lingkarannya kembalikan Pak Jokowi sebagai aslinya," lanjut Cak Imin.
Baca juga : Tito Karnavian Jadi Plt Menkopolhukam, Timnas AMIN: Jaga Netralitas
(Z-9)
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
PEMERINTAH memulai pembangunan ulang pondok pesantren Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, yang sempat ambruk pada September 2025 lalu.
PELETAKAN batu pertama rekonstruksi Pesantren Al-Khoziny menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, kualitas pendidikan, sarana dan prasarana serta integritas lembaga.
Anggota DPR Firman Soebagyo, menyoroti pernyataan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengajak 'taubat nasuha' dalam merespons bencana Sumatra
Cak Imin mengatakan salah satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui dua hal yaitu pendidikan dan pemberdayaan. Pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved