Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku tak menduga banyak civitas akademika perguruan tinggi menyerukan sikap pemerintah yang dikomandoi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar netral dalam Pemilu 2024. Menurutnya, pelanggaran yang terjadi akan sulit ditutupi.
"Saya termasuk terkaget kaget. Ada pelanggaran etika, ada dihukum. Kalau kekuasaan mau menutupi bisa aja, tapi nggak bisa ditutupi. Sehingga terjadi reaksi," kata Cak Imin di Universitas Amikom Yogyakarta, Senin malam, 5 Januari 2024.
Menurut Cak Imin, hal itu menjadi peringatan keras bagi semua pihak, termasuk pemerintah, presiden, hingga partai-partai politik. Ia mengatakan peringatan itu akan menjadi hal buruk apabila tidak ditindaklanjuti.
Baca juga : Kampus Resah, Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus
"Peringatan, kalau tidak kita perjuangkan bisa jadi bumerang buat bangsa. Ini warning bagi kita semua. Kita tanggapi dengan memerbaiki diri," kata alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Ia mengatakan para intelektual, guru besar, pemikir, ilmuwan, selalu memiliki pertimbangan sebelum mengambil tindakan. Mereka kata dia, juga memiliki risiko dengan mengeluarkan seruan maupun pertanyaan kepada penguasa, seperti ancaman karir.
"Kali ini merata dari kampus-kampus ternama menyatakan dari kampus perjuangan UI. Mantan Dirjen, mantan guru besar sangat berpengaruh, getol tidak pandang bulu dia di situ terkait politik atau tidak," kata dia.
Baca juga : Presiden tak Sensitif Tanggapi Kritik Civitas Academica
Tak hanya sivitas akademik, kritik kepada pemerintah juga dilayangkan dari eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masifnya penyikapan tersebut menunjukkan terjadinya situasi yang tidak baik di negara.
"Saya kira presiden harus menangkap itu sebagai masukan. Seluruh lingkaran beliau (Presiden Jokowi) jangan mengumbar pernyataan-pernyataan yang kontroversial," kata dia.
"Ayo kita jadikan ini kritik yang membangun, bukan persaingan politik sehingga pak Jokowi di lingkarannya kembalikan Pak Jokowi sebagai aslinya," lanjut Cak Imin.
Baca juga : Tito Karnavian Jadi Plt Menkopolhukam, Timnas AMIN: Jaga Netralitas
(Z-9)
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
GP Ansor mengapresiasi peluncuran seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren oleh Cak Imin.
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, hadir dalam pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan.
Cak Imin menegaskan bahwa kehadirannya membawa misi penting sebagai bentuk penghormatan Presiden Prabowo kepada Paus Leo XIV. Ia menyebut Vatikan sebagai mitra persahabatan Indonesia.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved