Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku tak menduga banyak civitas akademika perguruan tinggi menyerukan sikap pemerintah yang dikomandoi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar netral dalam Pemilu 2024. Menurutnya, pelanggaran yang terjadi akan sulit ditutupi.
"Saya termasuk terkaget kaget. Ada pelanggaran etika, ada dihukum. Kalau kekuasaan mau menutupi bisa aja, tapi nggak bisa ditutupi. Sehingga terjadi reaksi," kata Cak Imin di Universitas Amikom Yogyakarta, Senin malam, 5 Januari 2024.
Menurut Cak Imin, hal itu menjadi peringatan keras bagi semua pihak, termasuk pemerintah, presiden, hingga partai-partai politik. Ia mengatakan peringatan itu akan menjadi hal buruk apabila tidak ditindaklanjuti.
Baca juga : Kampus Resah, Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus
"Peringatan, kalau tidak kita perjuangkan bisa jadi bumerang buat bangsa. Ini warning bagi kita semua. Kita tanggapi dengan memerbaiki diri," kata alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Ia mengatakan para intelektual, guru besar, pemikir, ilmuwan, selalu memiliki pertimbangan sebelum mengambil tindakan. Mereka kata dia, juga memiliki risiko dengan mengeluarkan seruan maupun pertanyaan kepada penguasa, seperti ancaman karir.
"Kali ini merata dari kampus-kampus ternama menyatakan dari kampus perjuangan UI. Mantan Dirjen, mantan guru besar sangat berpengaruh, getol tidak pandang bulu dia di situ terkait politik atau tidak," kata dia.
Baca juga : Presiden tak Sensitif Tanggapi Kritik Civitas Academica
Tak hanya sivitas akademik, kritik kepada pemerintah juga dilayangkan dari eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masifnya penyikapan tersebut menunjukkan terjadinya situasi yang tidak baik di negara.
"Saya kira presiden harus menangkap itu sebagai masukan. Seluruh lingkaran beliau (Presiden Jokowi) jangan mengumbar pernyataan-pernyataan yang kontroversial," kata dia.
"Ayo kita jadikan ini kritik yang membangun, bukan persaingan politik sehingga pak Jokowi di lingkarannya kembalikan Pak Jokowi sebagai aslinya," lanjut Cak Imin.
Baca juga : Tito Karnavian Jadi Plt Menkopolhukam, Timnas AMIN: Jaga Netralitas
(Z-9)
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Cak Imin menuturkan fenomena pengibaran bendera yang terinspirasi dari anime asal Jepang ini tidak perlu dikhawatirkan.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
Komarudin tak masalah dengan usulan yang dilontarkan Cak Imin. Namun, dia mengingatkan bahwa agar semua pihak menaati amanah reformasi terkait pemilihan langsung oleh rakyat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved