Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Polri mengerahkan 25 ribu personel Brimob untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024, terutama dalam menghadapi dinamika pada saat hari pemungutan maupun perhitungan suara.
Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran mengatakan personel pengamanan itu terdiri dari Brimob Nusantara dan juga Sabhara Nusantara. Mereka tergabung dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024.
"Tentunya juga untuk operasi rutin pengamanan Operasi Mantap Brata di masing-masing Polda oleh Kasatda ada Brimob yang berada di wilayah Polda yang jumlahnya sekitar 25 ribu brimob seluruh Indonesia. Jadi ada Brimob Nusantara, ada Dalmas Nusantara dari Sabhara yang sudah kami siapkan," kata Fadil dalam apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024, di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (7/2).
Baca juga : PMII Soroti Potensi Persoalan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara
Fadil menjelaskan pasukan Brimob yang dikerahkan memiliki kualifikasi pasukan antihuru hara atau power on hand Kapolri, SAR, pasukan drone, pasukan respon cepat, anti anarkis, dan penjinak bom.
Selain itu, juga disiapkan Brimob masing-masing polda dan Sabhara yang total jumlahnya mencapai 4.500 personel di seluruh jajaran.
"Kemudian, untuk Korps Brimob dalam Satgas operasi kontijensi, ada 3.500 personel yang siap kami kerahkan," tuturnya.
Baca juga : 9 TPS di Jakarta Timur Masuk Kategori Sangat Rawan Konflik
Sementara itu, terkait kesiapan Polri, Fadil mengatakan dirinya sudah berkeliling Polda guna mengecek sejauh mana sistem pengamanan, baik itu objek penyelenggara pemilu maupun objek tertentu, seperti kantor tim sukses hingga kantor partai politik.
Ia menyebut, Polri juga akan menggelar tiga operasi dalam pengamanan Pemilu 2024, yakni Operasi Mantap Brata, Operasi NCS Polri, dan Operasi Kontijensi.
"Operasi kontijensi disiapkan mana kala dalam pemilu ada gangguan seperti kamtibmas dan bencana alam, dan gangguan tingi seperti terorisme, maupun konflik sosial," tuturnya.
Baca juga : Pengamat : Putusan DKPP Mempertegas Masalah Profesionalitas KPU
Fadil menambahkan pasukan Brimob disiapkan sebagai cadangan untuk mengantisipasi dinamika pemilu di lapangan.
"Intinya Polri hadir nanti dengan langkah-langkah semaksimal mungkin di langkah-langkah preemtif, preventif. Ketika ada peningkatan eskalasi, tentu pendekatannya humanis. Seperti yang saya sampaikan tadi, polisi hadir sebagai pelindung, pengayom, pelayan, agar situasi bisa terus damai dan sejuk," tandasnya (Z-11)
Baca juga : Ini Tahapan yang Perlu Diantisipasi Terjadi Kecurangan Pemilu
Hingga pertengahan tahun, belum ada satu pun gelar yang diraih Indonesia.
Hasil di Piala Sudirman 2025 bisa menjadi tolok ukur kemajuan dan proses yang sudah berada dalam jalur yang benar.
Menurut Ketua PBSI M Fadil Imran, pencapaian Indonesia di Piala Sudirman cukup mengesankan karena dibuat oleh tim yang merupakan gabungan pemain senior dan junior.
KETUA Umum PP PBSI M. Fadil Imran menanggapi rumor terkait hengkangnya pelatih tunggal putra Indonesia Irwansyah.
Masa setelah Musyawarah Nasional (Munas) pada Agustus hingga November dimanfaatkan untuk menyiapkan organisasi PBSI bersama konsultan yang ditunjuk.
Tim bulu tangkis junior sukses mengumandangkan lagu "Indonesia Raya" usai menjadi yang terbaik pada nomor beregu campuran.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved