Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Komitmen Wujudkan Birokrasi yang Profesional

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin), Abdul Rochim, mengungkapkan pasangan calon presiden nomor urut 1 berkomitmen mewujudkan birokrasi yang profesional dalam melayani masayarakat. Pelayanan aparatur sipil negara (ASN) akan ditingkatkan melalui transformasi digital.

"Ini memang menjadi konsen program yang digagas pasangan Amin. Bagaimana pelayanan publik bisa terintegrasi, cepat dan efektif," kata Rochim saat dihubungi, Sabtu (3/2).

Rochim menyebut, Anies bukan hanya kampanye gagasan, namun juga kampanye kinerja. Berbagai terobosan dan kinerja selama menjadi Gubernur DKI Jakarta menjadi bukti bahwa beliau layak menjadi presiden.

Baca juga : Timnas Amin Siapkan Saksi Kawal Seluruh TPS

Sebagaimana diketahui, saat memimpin ibu kota, Anies menggagar aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang mampu mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan masyarakat.

"Aplikasi JAKI dan terobosan lain dalam menyederhanakan pelayanan publik juga mengedepankan transparansi agar bisa menekan praktik-praktik kotor dala pelayanan publik. Itu jadi hal yang jadi konsen pasangan Amin," kata Rochim.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan program JAKI yang berbasis digital adalah cara Pemprov DKI Jakarta dalam menyederhanakan layanan publik untuk warga Jakarta. Aduan yang disampaikan menjadi lebih mudah diketahui pejabat di wilayah masing-masing sehingga bisa segera ditangani.

Baca juga : Dewan Pakar Anies-Muhaimin Siapkan Program Pemungkas di Debat Terakhir

"Ini memang jadi inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Jakarta dengan berbagai persoalan memang perlu dibuatkan cara agar pelayanan lebih sederhana dan cepat tanggap," kata Trubus.

Kendati demikian, dia menegaskan soal pengawasan di lapangan. Meskipun didukung berbagai inovasi, fungsi pengawasan menjadi salah satu indikator yang penting dalam pelayanan publik.

"Percuma jika inovasi terus dilakukan tapi pengawasannya tidak berjalan. Kemudian sanksi terhadap pejabat atau petugas yang melanggar aturan juga perlu ditegakkan. Dua hal itu bisa mengubah budaya korup yang selama ini banyak dijumpai dalam pelayanan publik," kata Trubus. (Z-11)