Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
GURU Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Koentjoro S mengaku khawatir terjadi negara kacau karena sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menyatakan boleh berkampanye dan berpihak. Karena itu, petisi menyikapi sikap Jokowi yang dikeluarkan UGM diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi lainnya.
"Kami justru melihat bahwa ini yang paling kami takutkan, chaos itu terjadi, kenapa, karena sekarang petisi yang dari UGM telah menjadi snow ball punya efek snow ball, dimana-mana sudah mulai ada gerakan-gerakan itu?" kata Koentjoro dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Guru Besar Gusar, Jokowi Dikepung Petisi Lawan Dinasti' di akun YouTube Medcom.id, Minggu (4/2).
Koentjoro mengatakan ia bersama sejumlah civitas akademika menginisiasi petisi supaya nama UGM juga tak tercemar. Terlebih Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM.
Baca juga : Petisi Kritik Jokowi Tidak Dikeluarkan UGM Secara Mendadak
"Makanya kita mengingatkan beliau dengan rasa, karena kalau yang rugi itu nama baik UGM lagi," ucap Koentjoro.
Ia menambahkan, dikeluarkannya petisi bukan untuk mempengaruhi masyarakat. Meskipun, sejumlah kampus secara inisiatif mengikuti jejak UGM.
"Karena itu lah kami mengingatkan, jadi kami tidak punya hak mempengaruhi yang lain sekali lagi ini lah yang kami sampaikan jadi mungkin, saya keras saya kasar," ujar Koentjoro.
Baca juga : Civitas Academica UI Kutuk Penindasan Kebebasan Berekspresi di Masa Pemilu 2024
Sebelumnya, sejumlah civitas akademika UGM, yang terdiri atas guru-guru besar, mahasiswa, dan BEM UGM mengkritik pemerintahan Jokowi, yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.
Dalam petisi yang dibacakan oleh Koentjoro, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip moral demokrasi, yang dilakukan oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1).
Baca juga : Keprihatinan Menguat, Akademisi dan Intelektual Bergerak
Sejumlah civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi juga menyampaikan keresahannya terhadap Presiden Jokowi. Mereka menyampaikan sikap dan membuat petisi terkait dengan darurat kenegarawanan. (Z-5)
INSTITUSI pendidikan harus terus mendukung untuk tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) dengan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan berbasis pada aksi nyata.
Setelah melewati babak penjurian yang sengit, keempat tim tersebut berhak mendapatkan pendanaan untuk menjalankan program pengabdian berdasarkan proposal mereka.
Di era transformasi digital yang menuntut adaptasi cepat dalam dunia pendidikan, kehadiran sistem pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses dari mana saja menjadi kebutuhan mendesak.
INDONESIA mencatat lonjakan peringkat perguruan tinggi dalam QS World University Ranking sebesar 46 persen tahun ini.
Dari total 17,9 juta penyandang disabilitas hanya 2,8%-nya yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) terus mempertegas komitmennya dalam mendukung transformasi digital di sektor pendidikan.
Sebuah petisi satirikal untuk menggalang dana satu triliun dolar agar Denmark dapat membeli California dari Donald Trump mendapatkan lebih dari 200.000 tanda tangan.
Gracie Abrams menanggapi sebuah petisi yang meminta agar Dora Jarkowski, yang dikenal dengan nama panggung Jar, diganti sebagai aksi pembuka dalam tur Eropa dan U.K.
Ada tujuh petisi yang beredar menuntut pencopotan Gus Miftah dari jabatan utusan khusus presiden.
LEBIH dari seratus ribu orang menandatangani petisi untuk mencopot Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto.
LEBIH dari 80 ribu orang menandatangani petisi untuk mencopot Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan petisi di situs change.org
Para pelaku budaya menggalang dukungan melalui petisi dari agar Hilmar Farid menjadi menteri kebudayaan dalam kabinet Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved