Dukung Keputusan Mahfud MD, Relawan BKO Siap Hadiri Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di GBK

RELAWAN Baraya Kang Otka (BKO) pendukung pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD akan menghadiri kegiatan kampanye akbar Ganjar-Mahfud yang berlangsung di Gelora Bung Karno Sabtu (3/2) mendatang. Para relawan akan berangkat bersama-sama Ciamis dan Kuningan Jawa Barat ke arena GBK menggunakan sepeda motor. 

"Relawan dan masyarakat yang mendukung Ganjar-Mahfud banyak yang menyatakan inisiatifnya akan berangkat ke Jakarta dengan kendaraan pribadi. Ada yang pakai mobil, dan banyak juga yang pakai motor," ujar Jurkamnas TPN Oktafiandi di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Kamis (1/2). 

Oktafiandi menjelaskan bus yang sejatinya akan ditumpangi para relawan untuk pergi ke Jakarta mendadak tidak bisa digunakan karena dugaan adanya sabotase dari pihak lain. Kendati demikian dirinya menegakan bahwa hal tersebut tidak menyurutkan semangat para relawan untuk datang langsung ke lokasi kampanye akbar Ganjar-Mahfud di GBK. 

Baca juga : Relawan Baraya Kang Okta Siap Amankan Kantong Suara Ganjar-Mahfud

"Ini perintah dan keputusan negara. Tak boleh ada pihak yang dengan sengaja menghalangi kehendak rakyat di satu sisi, dan keputusan negara di sisi lain," terangnya.

Oktafiandi menuturkan para relawan mendukung penuh keputusan Mahfud MD yang memilih mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di kabinet Joko Widodo.  keputusan Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam sebagai upaya menghindari conflict of interest juga mendapat atensi positif dari masyarakat. 

"Ini menunjukkan paslon nomor urut 3 terbukti integritasnya," katanya.

Baca juga :  Relawan Ganjar-Mahfud di Tangerang Sosialisasikan Gaya Hidup Sehat

Selain itu, pilihan Mahfud MD mundur dari Kabinet Jokowi juga dinilai sebagai bentuk kenegarawanan yang menjunjung nilai, moral, dan etika. Dia menambahkan, pengunduran diri Mahfud MD juga memberi edukasi politik kepada publik bahwa pejabat publik harus mementingkan kepentingan publik, bukan pribadi dan golongannya.

“Secara hukum, presiden, menteri, kepala daerah boleh tidak mundur. Tetapi, jika tidak mundur bisa mengganggu etika politik seiring dengan potensi terjadi penggunaan fasilitas publik dalam kampanye dan abuse of power,” paparnya. (Z-8)

Baca juga : Mahfud Batal Kampanye di NTB karena Kelelahan