Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BELAKANGAN ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi intens melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah sambil mengecek program dan membagikan bantuan bagi masyarakat. Selain Jawa Tengah, presiden juga ke sejumlah daerah di Yogyakarta. Itu dilakukan presiden menjelang pemilihan presiden 14 Februari 2024. Pada hari yang berdekatan, calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga melakukan kampanye di Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Jawa Tengah memang strategis serta merupakan area pertempuran (battle ground) bagi para capres. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai lumbung elektoral. Selain itu, basis pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga kuat di Jawa Tengah.
"Presiden Jokowi intensi dan tendensinya lebih besar kunjungan ke Jawa Tengah karena wilayah penetrasi dan zonasi pertempuran primer bagi Jokowi. Jokowi mungkin ingin membuktikan bahwa PDIP tidak lagi kuat secara mesin partai," ujar Syarwi.
Baca juga: Romo Magnis Ingatkan Presiden Jokowi soal Netralitas
Presiden Jokowi berkeliling dan memberikan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat Jawa Tengah. Menurut Syarwi, manuver yang dilakukan presiden seakan ia ingin membuktikan atau menguji seberapa kuat ideologi pemilih dari PDIP di Jawa Tengah sehingga mereka memilih bukan karena pertimbangan preferensi partai politiknya, tetapi tapi personalisasi figur dari Pak Jokowi.
"Ini yang akan diuji di Jawa Tengah apakah betul Jokowi's effect (efek Jokowi) masih besar. Apakah orang di Jawa Tengah akan memilih preferensi politik dengan alasan figur Jokowi atau jangan-jangan ideologi di sana, mau bantuan datang, Jokowi melakukan endorse politik, tidak bisa mengalahkan ideologi partai atau Partai ID yakni PDIP," tutur Syarwi.
Baca juga: Masa Kampanye, Presiden Jokowi Bagi-bagi Beras di Sleman dan Bantul
Kekuatan itu, menurut Syarwi yang akan diuji dan menarik dicermati apakah efek Jokowi dengan memberikan berbagai bantuan pada masyarakat di Jawa Tengah memang kuat atau sebaliknya party ID, yakni kedekatan dan kesukaan pemilih terhadap PDIP menjadi partai yang dipilih dalam pemilu, masih kuat di Jawa Tengah.
Selama ini, Jawa Tengah dikenal sebagai "kandang banteng" karena besarnya pemilih PDIP di sana.
"Pembuktiannya 14 Februari apakah Jokowi efek atau mesin partai PDIP yang lebih kuat di Jawa Tengah," tutur Syarwi.
Syarwi mengatakan Presiden Jokowi yang justru bekerja keras melakukan kunjungan ke daerah-daerah menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Sementara itu, Putera Sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto tidak intens melakukan kampanye.
"Pak Jokowi melakukan kunker saya juga bingung. Pak Jokowi atau Gibran yang jadi cawapres. Kemana-mana Pak Jokowi yang kerja keras ke daerah-daerah membagikan sembako langsung. Kenapa tidak menterinya? kenapa presiden tidak menjaga jarak?", terang Syarwi.
Menurut Syarwi bantuan yang diberikan presiden pada masyarakat bisa dipersepsikan tujuannya agar masyarakat memilih Prabowo-Gibran. Hal yang dilakukan presiden menurutnya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dari personifikasi bantuan pemerintah yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan
kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi ke Jawa Tengah (Jateng) untuk meninjau program-program perlindungan sosial yang telah dibuat sejak pemerintahan Jokowi. Ia menampik kunjungan kerja presiden terkait pemilihan presiden (pilpres) 2024.
"Enggak lah (bukan karena pemilu 2024), ini sesuatu yang juga sama, kegiatan yang sudah dilakukan presiden di berbagai tempat kan sama, untuk memastikan kebutuhan pokok rakyat tersedia, memastikan program-program pemerintah berjalan termasuk program prioritas dengan masyarakat. Wilayah yang belum dikunjungi harus dikunjungi lagi supaya memastikan itu berjalan," terang Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/1).
Ari juga menyampaikan bahwa presiden akan berkunjung ke daerah-daerah yang belum pernah dikunjunginya seperti Gunung Kidul, Sleman, dan Bantul untuk mengecek program yang telah dicanangkan pemerintah.
Sebelumnya Ari juga menyampaikan alasan presiden memilih mengunjungi Jawa Tengah, Ari menjelaskan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak.
"Daerah yang padat penduduknya. Di Indonesia ini daerah yang padat Jawa ya. Jawa tengah, Jawa timur, Jawa Barat. Pasti perlindungan sosial terkait dengan manusia. Jadi daerah itu yang kemudian banyak kita lihat pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, termasuk KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat), BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) itu sudah terlayani dengan baik," paparnya. (Ind/Z-7)
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pada periode tersebut, kata dia, suhu udara diprakirakan berada pada kisaran 25-33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar 62-95 persen.
Data Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan timbulan sampah mencapai 670,38 ton per hari. Namun, sampah yang berhasil diolah baru sekitar 5,3 persen.
BMKG memperingatkan gelombang tinggi hingga 2,5 meter disertai hujan badai dan angin kencang di perairan Jawa Tengah, Minggu (1/2).
Citiasia Inc. meresmikan Citiasia Nexus Hub Central Java di Kota Semarang sebagai bagian dari strategi memperkuat orkestrasi pengembangan smart city di Jawa Tengah dan wilayah sekitarnya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved