Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti banyaknya belanja negara yang mubazir karena hanya untuk mempersolek gedung-gedung atau kantor-kantor pemerintahan. Ia melihat ada gedung yang masih bagus namun sudah direnovasi dengan biaya yang mahal.
"Pemerintah ini sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan keindahan kantor-kantor pemerintahan, dan belinya itu dengan barang-barang yang mahal-mahal. Gedung yang sudah baik itu masih terus saja dipoles," ujar Anies dalam Desak Anies Slepet Muhaimin di Jakarta, Senin (29/1).
Ia mengatakan, akan jauh lebih baik jika anggaran untuk mempercantik gedung itu dialihkan untuk penguatan infrastruktur pelayanan kesejahteraan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan.
"Ada gedung yang masih bagus, kemudian diganti casing-nya. Kalau uang itu dipakai untuk beli timbangan untuk Posyandu, masyarakat akan merasakan manfaat jauh lebih besar," tuturnya.
Anies kemudian menyinggung kebiajkan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menurutnya tidak tepat jika tujuan utamanya adalah pemerataan.
Baca juga: Fenomena Bayar Kuliah Pakai Pinjol, Anies: Anggaran Pendidikan Menipis
"Kita masih bisa pakai kantor disini, tapi malah bikin lagi Kantor IKN. Pola pikir seperti ini yang menurut kami jangan dilakukan di saat kebutuhan dasar masyarakat vanyak yang belum terpenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi bolehlah kita lakukan yang lain," jelasnya.
Anies tidak anti ataupun menolak pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa itu bukan hal yang salah. Namun dalam pelaksanaannya harus ada keseimbangan antara infrastruktur makro dan infrastruktur mikro.
"Kita membutuhkan pembangunan infrastruktur mikro supaya masyarakat juga mendapatkan fasilitas yang langsung mereka rasakan dampaknya," tandas Anies. (Ant/Z-11)
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan memiliki peran strategis dalam reformasi belanja negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Purbaya menjelaskan, defisit tersebut dipicu oleh akselerasi belanja negara yang melampaui realisasi pendapatan negara guna mendukung program-program strategis pemerintah.
Aspek kuantitas anggaran harus dibarengi dengan kualitas penempatan alokasi yang jelas dan tepat sasaran.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved