Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio menyebut Presiden Joko Widodo terlihat semakin panik dengan mandeknya elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kepanikan itu yang membuatnya semakin gencar melakukan berbagai cara, termasuk memberikan dukungan dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki sebagai kepala negara.
“Sulit naik lagi elektabilitas nomor 2, sehingga dia gunakan fasilitas yang tidak dimiliki paslon lain,” terang Hendri kepada Media Indonesia, Minggu (28/1).
Namun, untungnya, menurut dia, masyarakat Indonesia sudah cerdas dan memiliki daya pikir yang kritis dalam menyikapi berbagai fenomena yang janggal pada gelaran pilpres kali ini.
Baca juga: Sinyal Dukungan Jokowi ke Prabowo Masalah Serius
Hal senada disampaikan pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdulrahman. Kesibukan Jokowi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya kegelisahan karena survei paslon nomor urut 2 yang tidak kunjung naik.
"Ini semua terjadi ketika harapan untuk satu putaran itu sulit untuk terjadi," papar Wahid.
Melihat situasi dan perkembangan yang terjadi, ucapnya, akhirnya Jokowi turun tangan dan secara terang-terangan menyatakan bahwa presiden memiliki hak untuk mendukung paslon tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan putra sulungnya sehingga bisa menang dalam satu putaran Pilpers 2024.
Baca juga: Dukungan Jokowi kepada Paslon 02 kian Terang, Pakar: Tidak Punya Adab Politik
"Dengan waktu yang singkat, dia coba dimaksimalkan apapun yang bisa dilakukan. Karena melihat hasil survei nampaknya juga masih kecenderungannya dua putaran," tandasnya. (Z-11)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.
Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Politikus PDIP Deddy Sitorus menyambut baik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved