Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak berlindung di balik pernyataan netralitas. Presiden lebih baik mengumumkan dukungan untuk capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka.
"Daripada berlindung di balik netralitas tetapi sesungguhnya melakukan praktik-praktik pelanggaran dukungan terhadap putranya yang mencalonkan sebagai cawapres," ujar juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Masinton Pasaribu, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Januari 2024.
Baca juga: Efek Domino Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye Mulai Terlihat
Masinton menjelaskan dengan bersikap terbuka, masyarakat dapat menilai bahwa Jokowi tak lagi netral. Jokowi berambisi melanjutkan kekuasaan melalui anak sulungnya.
"Kalau ini presiden berkampanye untuk meneruskan politik kekuasaan yang diteruskan ke anaknya," jelasnya.
Baca juga: Muhammadiyah Desak Presiden Jokowi Cabut Pernyataannya
Namun, Masinton menyarankan Jokowi dapat mengambil cuti sebelum terbuka kepada masyarakat. Cuti, kata dia, sebagai hak presiden.
"Jokowi secara personal kepada presiden tentu harus dicatatkan dalam berita negara di Sekretariat Negara (Setneg) dan harusnya di-publish kapan Presiden Jokowi cuti," pungkasnya. (Z-2)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved