Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak berlindung di balik pernyataan netralitas. Presiden lebih baik mengumumkan dukungan untuk capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka.
"Daripada berlindung di balik netralitas tetapi sesungguhnya melakukan praktik-praktik pelanggaran dukungan terhadap putranya yang mencalonkan sebagai cawapres," ujar juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Masinton Pasaribu, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Januari 2024.
Baca juga: Efek Domino Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye Mulai Terlihat
Masinton menjelaskan dengan bersikap terbuka, masyarakat dapat menilai bahwa Jokowi tak lagi netral. Jokowi berambisi melanjutkan kekuasaan melalui anak sulungnya.
"Kalau ini presiden berkampanye untuk meneruskan politik kekuasaan yang diteruskan ke anaknya," jelasnya.
Baca juga: Muhammadiyah Desak Presiden Jokowi Cabut Pernyataannya
Namun, Masinton menyarankan Jokowi dapat mengambil cuti sebelum terbuka kepada masyarakat. Cuti, kata dia, sebagai hak presiden.
"Jokowi secara personal kepada presiden tentu harus dicatatkan dalam berita negara di Sekretariat Negara (Setneg) dan harusnya di-publish kapan Presiden Jokowi cuti," pungkasnya. (Z-2)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved