Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak berlindung di balik pernyataan netralitas. Presiden lebih baik mengumumkan dukungan untuk capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka.
"Daripada berlindung di balik netralitas tetapi sesungguhnya melakukan praktik-praktik pelanggaran dukungan terhadap putranya yang mencalonkan sebagai cawapres," ujar juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Masinton Pasaribu, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Januari 2024.
Baca juga: Efek Domino Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye Mulai Terlihat
Masinton menjelaskan dengan bersikap terbuka, masyarakat dapat menilai bahwa Jokowi tak lagi netral. Jokowi berambisi melanjutkan kekuasaan melalui anak sulungnya.
"Kalau ini presiden berkampanye untuk meneruskan politik kekuasaan yang diteruskan ke anaknya," jelasnya.
Baca juga: Muhammadiyah Desak Presiden Jokowi Cabut Pernyataannya
Namun, Masinton menyarankan Jokowi dapat mengambil cuti sebelum terbuka kepada masyarakat. Cuti, kata dia, sebagai hak presiden.
"Jokowi secara personal kepada presiden tentu harus dicatatkan dalam berita negara di Sekretariat Negara (Setneg) dan harusnya di-publish kapan Presiden Jokowi cuti," pungkasnya. (Z-2)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved