Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Isu kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mengemuka jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Munculnya isu tersebut tidak terlepas dari salah satu kontestan Pilpres yang diduga terlibat dalam aksi pelanggaran HAM. Ketua Forum Rakyat Jombang, Joko Fatah, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat, terutama kaum muda sebagai pemilih pemula, akan hal tersebut.
"Penting bagi kita untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin," ujar Joko melalui keterangan tertulis, Rabu (17/1).
Menurut Joko, kaum muda sebagai pemilih pemula mesti menyadari, ada terduga pelaku pelanggaran HAM yang nekat masuk gelanggang pemilihan dan mengesampingkan kejahatan yang telah dilakukan di masa lalu.
Baca juga: Mahasiswa Jakarta Bergerak Dorong Dialog Terbuka Pelanggaran HAM
Inisiator Jombang Menggugat, Syahrozi, mendorong pemuda dan milenial memperkaya literasi dalam merespons munculnya isu kejahatan luar biasa itu. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat membedakan antara fakta dan hoaks terkait isu tersebut.
tokoh masyarakat Jombang Sadat Al-Mahiri meminta pemuda banyak membaca. Mengingat, banyak dari mereka tidak memahami atau merasakan langsung dalam peristiwa Orde Baru.
Baca juga: Masyarakat Mesti Pilih Calon Presiden yang Bebas dari Pelanggaran HAM
"Penting bagi mahasiswa sekarang yang mendapatkan mandat sebagai agen intelektual untuk sama-sama membangkitkan nalar, sama-sama memperjuangkan cita-cita reformasi yang masih belum terlaksana dengan baik," kata Sadat.
Di sisi lain, pengamat militer Muhammad Sutisna menyinggung soal kemunduran demokrasi Indonesia. Hal tersebut dinilai tampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara langsung berupaya memberi karpet merah terhadap pelanggengan kekuasaan. (Z-11)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Di balik blokade internet, warga Iran mengungkap kengerian penumpasan protes oleh aparat.
Gelombang protes baru kembali mengguncang Iran pada Jumat, menjadi tantangan paling serius terhadap pemerintahan Republik Islam dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Pemberlakuakn KUHP dan KUHAP baru dinilai berpotensi memperparah praktik represi negara dan memperluas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.
KETUA YLBHI Muhammad Isnur, mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan kementeriannya akan menampung kritik dan masukan masyarakat terkait KUHAP baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved