Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Masyarakat harus selektif dalam memilih presiden dan wakil presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta, Sulaiman Rohimin, meminta masyarakat tidak memilih pasangan calon yang memiliki rekam jejak kelam terutama dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Karena prinsip dasar mendukung kejahatan adalah kejahatan. Oleh karena itu, memilih pemimpin yang bermasalah dengan HAM adalah haram. Pemimpin itu pertanggungjawabannya sampai di akhirat," kata Sulaiman dalam agenda Bahtsul Masail yang digelar Lembaga Peradilan Luhur dan FBMK, Kamis (11/1).
Sulaiman mengatakan pemilihan presiden merupakan momen sakral untuk memilih yang terbaik. Oleh karena itu, jika ada calon presiden yang memiliki rekam jejak melakukan kejahatan apalagi pelanggaran HAM, sudah seharusnya tidak dipilih.
Baca juga: Mahasiswa UIN Gelar Aksi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM
"Sebab, presiden yang terpilih nanti akan menjadi pemimpin yang menentukan nasib bangsa ke depan," kata Sulaiman.
Idealnya, ujar dia, pemimpin terpilih harus memiliki empat sifat yang diajarkan Rasulullah SAW. Keempat sifat itu ialah sidiq, amanah, tablig, dan fatonah.
Baca juga: Pola Politik Pemerintahan Jokowi Persulit Penyelesaian Kasus HAM
Senada, Kepala LPL Rakhmad Zailani Kiki mengatakan pembahasan calon ideal tanpa beban masa lalu menjadi penting. Terlebih menyangkut pelanggaran HAM.
"Ingat, dalam hukum Islam, membunuh satu manusia sama saja membunuh seluruh manusia. Sudah 800 kali aksi Kamisan korban penculikan dan pelanggaran HAM berat dilakukan, namun sampai saat ini tidak pernah selesai. Jadi ini bukan sekadar ajang lima tahunan, ini sudah bertahun-tahun persoalan HAM tidak selesai," tegasnya. (Z-11)
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar tindak pidana korupsi dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM dalam revisi UU HAM
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
Greta Thunberg kembali ke Swedia setelah dideportasi dari Israel karena ikut misi kemanusiaan ke Gaza. Ia mengecam Israel atas dugaan kejahatan perang dan genosida.
AMNESTY International merilis laporan tahunan 2024 yang mengungkapkan bahwa praktik otoritarian semakin menjangkiti negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengeluarkan rekomendasi mengenai dugaan eksploitasi pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah diterbitkan pada 1 April 1997
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung Kapolda Sulteng Irjen Agus Nogroho dan Ketua FKUB Sulteng Prof. Zainal Abidin, di Ruang Rapat Kapolda Sulteng, Kamis (8/5).
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan seluruh umat beragama di Jakarta mendapatkan hak dan rasa aman yang sama dalam menjalankan ibadah.
MUI menunggu penjelasan Kementerian Agama soal revisi aturan pendirian rumah ibadah yang tidak lagi memerlukan rekomendasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).
PJ Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah periode 2024-2029, di Gedung B Lantai 5, Kompleks Kantor Gubernur, Senin, 24 Juni 2024.
Ranperpres Kerukunan Umat Beragama sebagai pengganti Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri harus mengedepankan kesetaraan beragama, termasuk untuk para penghayat kepercayaan.
Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama belum sampai ke Presiden Joko Widodo. Masih ada satu isu yang tertahan soal keanggotaan penghayat kepercayaan dalam FKUB
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved