Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Masyarakat harus selektif dalam memilih presiden dan wakil presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta, Sulaiman Rohimin, meminta masyarakat tidak memilih pasangan calon yang memiliki rekam jejak kelam terutama dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Karena prinsip dasar mendukung kejahatan adalah kejahatan. Oleh karena itu, memilih pemimpin yang bermasalah dengan HAM adalah haram. Pemimpin itu pertanggungjawabannya sampai di akhirat," kata Sulaiman dalam agenda Bahtsul Masail yang digelar Lembaga Peradilan Luhur dan FBMK, Kamis (11/1).
Sulaiman mengatakan pemilihan presiden merupakan momen sakral untuk memilih yang terbaik. Oleh karena itu, jika ada calon presiden yang memiliki rekam jejak melakukan kejahatan apalagi pelanggaran HAM, sudah seharusnya tidak dipilih.
Baca juga: Mahasiswa UIN Gelar Aksi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM
"Sebab, presiden yang terpilih nanti akan menjadi pemimpin yang menentukan nasib bangsa ke depan," kata Sulaiman.
Idealnya, ujar dia, pemimpin terpilih harus memiliki empat sifat yang diajarkan Rasulullah SAW. Keempat sifat itu ialah sidiq, amanah, tablig, dan fatonah.
Baca juga: Pola Politik Pemerintahan Jokowi Persulit Penyelesaian Kasus HAM
Senada, Kepala LPL Rakhmad Zailani Kiki mengatakan pembahasan calon ideal tanpa beban masa lalu menjadi penting. Terlebih menyangkut pelanggaran HAM.
"Ingat, dalam hukum Islam, membunuh satu manusia sama saja membunuh seluruh manusia. Sudah 800 kali aksi Kamisan korban penculikan dan pelanggaran HAM berat dilakukan, namun sampai saat ini tidak pernah selesai. Jadi ini bukan sekadar ajang lima tahunan, ini sudah bertahun-tahun persoalan HAM tidak selesai," tegasnya. (Z-11)
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Di balik blokade internet, warga Iran mengungkap kengerian penumpasan protes oleh aparat.
Gelombang protes baru kembali mengguncang Iran pada Jumat, menjadi tantangan paling serius terhadap pemerintahan Republik Islam dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Pemberlakuakn KUHP dan KUHAP baru dinilai berpotensi memperparah praktik represi negara dan memperluas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.
KETUA YLBHI Muhammad Isnur, mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan kementeriannya akan menampung kritik dan masukan masyarakat terkait KUHAP baru.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya kebhinnekaan sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa saat menghadiri Penganugerahan Harmony Award 2025
PERUM Bulog memperkuat komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
FKUB memiliki peran strategis untuk membuka ruang dialog lintas etnis, budaya dan agama.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam penyelesaian konflik berbasis agama. Bangsa yang besar adalah yang menghargai orang lain
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung Kapolda Sulteng Irjen Agus Nogroho dan Ketua FKUB Sulteng Prof. Zainal Abidin, di Ruang Rapat Kapolda Sulteng, Kamis (8/5).
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan seluruh umat beragama di Jakarta mendapatkan hak dan rasa aman yang sama dalam menjalankan ibadah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved