Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas audit laporan keuangan kedua lembaga tersebut. Pertemuan itu berlangsung di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (16/1).
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan itu merupakan pertemuan awal antara lembaga penyelenggara pemilu dan pihak BPK. Pertemuan awal itu, sambungnya, dalam rangka memeriksa laporan keuangan yang digunakan baik oleh KPU dan Bawaslu tahun anggaran 2022.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pihaknya menggelar entry meeting atau pertemuan awal untuk membahas laporan awal keuangan KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat maupun daerah.
Baca juga : Urutan Penghitungan Surat Suara Berpotensi Dicurangi
Menurutnya, pemeriksaan itu bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diterima KPU dan Bawaslu. "Dan memiliki manfaat yang terbaik untuk bangsa dan negara," sambungnya.
Baca juga : KPU: Surat Suara Rusak Hanya 0,12%
Nyoman menyebut, audit yang bakal dilakukan pihaknya menyasar pengelolaan keuangan selama satu semester. Ia berharap, audit itu dapat mendorong pengelolaan keuangan KPU dan Bawaslu sesuai tugas dan peraturan yang berlaku
"Dalam pesta demokrasi ini mengoptimalkan, mengekonomiskan, mengefisienkan, dan mengefektifkan pengelolaan keuangan negara," imbuh Nyoman.
Selain itu, ia juga menegaskan audit dari BPK dapat menghasilkan produk kerja dari dua lembaga penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pesta demokrasi yang terbaik bagi Indonesia.
"Jadi kami mengharapkan juga support dan masukan teman-teman media dalam menunjang dua lembaga ini, KPU dan Bawaslu, yang memiliki peran penting bagi kemajuan Indonesia ke depan," tandasnya. (Z-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
BPK merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I pada 2025. Tercatat, ada 4.541 jemaah haji periode 2024 tidak berhak menerima subsidi untuk pejalanan dari pemerintah.
BPK masih melihat pemeriksaan berdasarkan administirasi, tidak melihat efek dari APBD,
Indonesia yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai Anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026 hingga 2032.
Para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik
BPK secara rutin memeriksa laporan keuangan daerah setiap tahun
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved