Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas audit laporan keuangan kedua lembaga tersebut. Pertemuan itu berlangsung di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (16/1).
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan itu merupakan pertemuan awal antara lembaga penyelenggara pemilu dan pihak BPK. Pertemuan awal itu, sambungnya, dalam rangka memeriksa laporan keuangan yang digunakan baik oleh KPU dan Bawaslu tahun anggaran 2022.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pihaknya menggelar entry meeting atau pertemuan awal untuk membahas laporan awal keuangan KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat maupun daerah.
Baca juga : Urutan Penghitungan Surat Suara Berpotensi Dicurangi
Menurutnya, pemeriksaan itu bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diterima KPU dan Bawaslu. "Dan memiliki manfaat yang terbaik untuk bangsa dan negara," sambungnya.
Baca juga : KPU: Surat Suara Rusak Hanya 0,12%
Nyoman menyebut, audit yang bakal dilakukan pihaknya menyasar pengelolaan keuangan selama satu semester. Ia berharap, audit itu dapat mendorong pengelolaan keuangan KPU dan Bawaslu sesuai tugas dan peraturan yang berlaku
"Dalam pesta demokrasi ini mengoptimalkan, mengekonomiskan, mengefisienkan, dan mengefektifkan pengelolaan keuangan negara," imbuh Nyoman.
Selain itu, ia juga menegaskan audit dari BPK dapat menghasilkan produk kerja dari dua lembaga penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pesta demokrasi yang terbaik bagi Indonesia.
"Jadi kami mengharapkan juga support dan masukan teman-teman media dalam menunjang dua lembaga ini, KPU dan Bawaslu, yang memiliki peran penting bagi kemajuan Indonesia ke depan," tandasnya. (Z-8)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved