Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menawarkan program memberantas pungutan liar (pungli) di kalangan pengusaha. Sejumlah formula dijabarkan.
"Satu adalah koreksi di tingkat sistem, ada jenis-jenis pungli yang sebenarnya sistemik yang dikoreksinya di sistem," kata Anies di Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (11/1).
Berikutnya yakni berkaitan dengan aktor pungli. Menurut dia, perlu kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha untuk memberantas aktor tersebut.
Baca juga: Anies Beberkan Kriteria Kabinet yang Ideal
"Ketika terkait dengan aktor pemberesan pungli tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, yang lebih tahu pungli itu adalah pelaku usaha," ucap Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan pelaku usaha sejatinya lebih tahu dimana, kapan terjadinya pungli, dan nilai besarannya. Hal-hal tersebut juga perlu diketahui hingga tingkat pemerintah untuk ikut dilibatkan membereskannya.
"Jadi kami melihat lagi-lagi kolaborasi dengan dunia usaha untuk menunjukkan lubang-lubang yang harus dikoreksi, praktik-praktik pungli yang harus diberantas," ucap Anies.
Baca juga: Pemerintah harus Berkolaborasi Aktif dengan Pelaku Usaha
Anies mengatakan ia berkomitmen untuk memberantas cara-cara kotor tersebut. Karena hal tersebut membuat dunia usaha tak berkembang tak sehat.
"Komitmennya adalah kita harus memberantas berbagai macam praktik bad governance termasuk pungli supaya dunia usaha bisa tumbuh berkembang dengan sehat," kata Anies. (Z-6)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved