Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan membeberkan kriteria kabinet yang ideal jika nanti terpilih menjadi presiden. Menurutnya, sosok-sosok yang mengisi kabinet harus memiliki tiga hal, yaitu kompetensi, relevansi dan integritas.
"Kalau bicara tentang kabinet, yang paling penting itu satu kompetensi, dua relevansi, tiga integritas yang tidak bermasalah," uajr Anies di Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (11/1) malam.
Ia mengatakan tidak masalah apabila sosok tersebut berasal dari partai atau nonpartai. Yang terpenting, tiga kriteria tersebut terpenuhi.
Baca juga: Anies: Negara harus Mampu Bangun Ekosistem Pasar yang Sehat
"Latar belakangnya bisa beda-beda. Mau latar belakangnya berpartai, tidak berpartai, mau latar belakangnya dari pusat, dari daerah, laki-laki atau perempuan itu tidak jadi persoalan," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyampaikan pandangan bagaimana seharusnya pemerintah berkolaborasi aktif dengan pelaku usaha.
Menurutnya, kolaborasi yang tepat adalah pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan, namun tetap melibatkan pelaku usaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam setiap proses penyusunannya. Itu yang menurutnya saat ini masih belum berjalan baik.
Baca juga: Survei: Program Makan Siang-Susu Gratis Prabowo-Gibran tidak Terlalu Penting, Mengapa?
"Prinsip kolaborasi artinya pemerintah yang memang memegang kewenangan, tetapi dalam menyusun kebijakan bukan hanya mengundang untuk partisipasi, melainkan kolaborasi. Jadi, kolaborasi itu satu level di atas partisipasi," tandasnya. (Z-11)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved