NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Mantan Pegawai KPK yang Terseret Skandal Pungli tidak Bisa Disidang Etik

Candra Yuri Nuralam

12/1/2024 08:07

Mantan Pegawai KPK yang Terseret Skandal Pungli tidak Bisa Disidang Etik — Ilustrasi(Medcom)

Skandal pungutan liar (pungli) rumah tahanan (rutan) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyeret mantan pegawai, yaitu Mustarsidin. Sayangnya, karena sudah tidak lagi bekerja di lembaga antirasuah, ia tidak bisa disidang etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Mustarsidin kan sudah diberhentikan, jadi tidak bisa lagi kita sentuh dengan etik,” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho di Jakarta, Jumat (12/1).

Kendati demikian, ia memastikan bahwa Mustarsidin belum sepenuhnya bebas atas kelakuannya. Dia masih bisa dikenakan pelanggaran pidana.

Baca juga: 93 Orang Pelaku Pungli Rutan Bakal Disidang Etik Dewas KPK

“Karena namanya masuk juga dalam skandal pungli, nanti ada pidana yang lebih jelas,” tuturnya.

Sebanyak 93 pegawai KPK akan menjalani sidang etik karena terseret skandal pungutan liar. Salah satu dari mereka adalah Kepala Rutan KPK Ahmad Fauzi. Persidangan bakal dibagi menjadi beberapa kelompok. Dewas KPK menyebut sebagian besar pelanggaran yang dilakukan adalah penyalahgunaan kewenangan. (Z-11)

Baca juga: KPK Kehilangan Integritas

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika

Berita Lainnya

KPK Petakan Celah Penggelembungan Harga Bahan Baku Progam Pemerintah
02/3/2026 20:22
KPK memetakan potensi korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai muncul dugaan mark up bahan baku dapur SPPG.
KPK Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Sudewo lewat Barang Bukti
28/2/2026 13:32
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik dari Rumah Kadis PUTR Pati
28/2/2026 07:25
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
KPK Pantau Isu Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 Miliar
28/2/2026 05:08
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengurusan Cukai di Ditjen Bea Cukai
28/2/2026 04:38
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
2,5 Jam Penggeledahan, Penyidik KPK Angkut 3 Koper dari Rumah Kepala DPU Pati
27/2/2026 23:13
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
Tiga Hakim PN Jakpus Dilaporkan ke Bawas MA
20/11/2025 16:56
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Dewas KPK Sebut Johanis Tanak Tak Bisa Bertemu Orang Terkait Perkara
14/10/2025 15:09
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
ICW Soroti Penurunan OTT yang Dilakukan KPK
07/8/2025 21:08
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Dewas Kedepankan Kerja Sama untuk Pelaksanaan Kode Etik KPK
16/12/2024 22:05
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pimpinan dan Dewas KPK Akan Dapat Pembekalan Kode Etik
16/12/2024 20:05
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Pimpinan KPK 2024-2029 Resmi Dilantik, Pengamat: Jangan Tebang Pilih
16/12/2024 18:25
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.

LOAD MORE

Opini

Arogansi Trump, Pembunuhan Khamenei, dan Dinamika Timteng
03/3/2026 05:15
Mengintegrasikan Diaspora dalam Arsitektur Karier Dosen Nasional
03/3/2026 05:10
Mengesahkan UU PPRT, Menyelamatkan Ekonomi
03/3/2026 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Menakar Arah Revisi UU Pemilu
02/3/2026 05:00
Menenun Masa Depan di antara Tarif dan Modal Global
23/2/2026 05:00
Refungsionalisasi Kawasan Hutan sebagai Momentum Transisi Agroindustri 7.0
16/2/2026 05:05

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved