Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
CAPRES-cawapres nomor urut tiga mendukung penuh program bantuan sosial (bansos) pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan, sebab hal itu merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Akan tetapi, Ganjar-Mahfud menolak politisasi bansos dalam bentuk klaim yang menyebut bantuan itu berasal dari Presiden Joko Widodo.
Selain menolak politisasi bansos, TPN Ganjar-Mahfud juga menepis tudingan bahwa pasangan nomor urut tiga meminta pemberian bansos ditunda sesudah Pemilu.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan, pihaknya tidak pernah mengadvokasi penghentian atau penundaan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Baca juga: Moeldoko Bantah Bansos untuk Menangkan Gibran
Todung menegaskan, bansos merupakan program hasil persetujuan bersama pemerintah dan DPR. Di DPR, kata Todung, terdapat partai-partai koalisi pengusung paslon Ganjar-Mahfud yang mendukung program-program prorakyat seperti penyaluran bansos.
“Kami ingin mengklarifikasi, agar jangan sampai ada mispersepsi. TPN Ganjar-Mahfud mendukung program bantuan sosial, tapi kami menolak politisasi penyaluran bansos sebagaimana disebutkan Zulkifli Hasan,” tegas Todung, saat konferensi pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu (3/1/24).
Baca juga: DPR Segera Panggil Mendag soal Bansos
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan atau Zilhaz menyebut program bansos merupakan pemberian Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Todung menilai, pernyataan Zulhaz sangat politis, sebab PAN merupakan bagian Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi.
Senada dengan Todung, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau (PDIP), Guntur Romli menilai, kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melakukan politisasi program bantuan sosial. Guntur mengaskan, bansos itu menggunakan uang negara, uang pajak rakyat, bukan uang pribadi Presiden Jokowi.
Guntur mengapresiasi Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang meski berasal dari PDIP, tetapi tidak mau mengklaim bansos sebagai bantuan dari PDI Perjuangan.
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk sejak Pemilu 1999.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menemukan 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk dijadikan modus politik uang pada Pemilu 2024.
Kita berharap kampanye terselubung dapat dicegah manakala aparat negara yang mengelola bansos tidak mengondisikan pemberian bansos merupakan afirmasi kandidat tertentu terhadap pemilih.
PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang ada sekarang ini, karena ‘Pangeran’ yang berlaga di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
BANTUAN sosial (bansos) di awal tahun ini terlihat sangat masif dilakukan oleh pemerintah terlebih di tengah masa kampanye politik. Hal itu rawan terjadinya politisasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved