TPN: Bansos dari APBN, Rakyat Berhak Dapat

CAPRES-cawapres nomor urut tiga mendukung penuh program bantuan sosial (bansos) pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan, sebab hal itu merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Akan tetapi, Ganjar-Mahfud menolak politisasi bansos dalam bentuk klaim yang menyebut bantuan itu berasal dari Presiden Joko Widodo.

Selain menolak politisasi bansos, TPN Ganjar-Mahfud juga menepis tudingan bahwa pasangan nomor urut tiga meminta pemberian bansos ditunda sesudah Pemilu.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan, pihaknya tidak pernah mengadvokasi penghentian atau penundaan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. 

Baca juga: Moeldoko Bantah Bansos untuk Menangkan Gibran

Todung menegaskan, bansos merupakan program hasil persetujuan bersama pemerintah dan DPR. Di DPR, kata Todung, terdapat partai-partai koalisi pengusung paslon Ganjar-Mahfud yang mendukung program-program prorakyat seperti penyaluran bansos. 

“Kami ingin mengklarifikasi, agar jangan sampai ada mispersepsi. TPN Ganjar-Mahfud mendukung program bantuan sosial, tapi kami menolak politisasi penyaluran bansos sebagaimana disebutkan Zulkifli Hasan,” tegas Todung, saat konferensi pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu (3/1/24).

Baca juga: DPR Segera Panggil Mendag soal Bansos

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan atau Zilhaz menyebut program bansos merupakan pemberian Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Todung menilai, pernyataan Zulhaz sangat politis, sebab PAN merupakan bagian Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi.

Senada dengan Todung, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau (PDIP), Guntur Romli menilai, kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melakukan politisasi program bantuan sosial. Guntur mengaskan, bansos itu menggunakan uang negara, uang pajak rakyat, bukan uang pribadi Presiden Jokowi.

Guntur mengapresiasi Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang meski berasal dari PDIP, tetapi tidak mau mengklaim bansos sebagai bantuan dari PDI Perjuangan.