Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sama-sama menyinggung soal kecurangan Pemilu 2024 pada 45 hari jelang 14 Februari 2024. Ganjar mengajak semua pihak yang mendukung dirinya dan Mahfud untuk mengawasi tempat pemungutan suara (TPS).
Seruan itu disampaikannya di tengah munculnya berbagai berita yang mengindikasikan potensi kecuarangan pemilu. Ganjar menyebut salah satunya adalah distribusi surat suara yang dikirim lebih awal dari jadwal semestinya oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei.
"Saya langsung komentar, Komisi II (DPR RI) langsung panggil KPU segera untuk klarifikasi," ujar Ganjar dalam acara konsolidasi nasional bertajuk "45 Hari Menuju Kemenangan" di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (30/12).
Baca juga : Formappi Dukung Rencana Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu
Ganjar mempertanyakan mengapa kejadian tersebut dapat terjadi. KPU sebagai penyelenggara pemilu, sambungnya, mesti dapat mempertanggungjawabkan prinsip profesionalisme dalam menangani peristiwa di Taipei.
"Kita punya PDI Perjuangan yang ada di parlemen, kita punya PPP di parlemen untuk bisa bertanya itu, meminta pertanggungjawaban," katanya.
Selama 45 hari ke depan sampai hari pemungutan suara, Ganjar meminta Tim Pemenangan Nasional (TPN) yang diketuai Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat bergerak setiap hari untuk mengawal pemilu. Jika menemukan kecurangan, Ganjar mendorong untuk segera dilaporkan.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud MD Resmi Bentuk Tim Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
Dalam acara yang sama, Mahfud mengajak semua pihak yang mendukung Ganjar dan dirinya untuk kerja keras turun langsung ke masyarakat tanpa melakukan kecurangan. Pihaknya berjanji tidak akan pernah menggunakan politik uang karena kotor dan tidak mendidik masyarakat.
"Kecurangan dan politik uang tidak akan menghasilkan pemilu yang berkah. Pemimpin yang benar pasti dilahirkan dari proses yang benar, yaitu jujur, adil, dan tidak main tipu-tipu," tandas Mahfud. (Z-4)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved