Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Jokowi mengatakan petugas penyelenggara lapangan pada Pemilu 2024 diperkuat oleh dominasi kelompok usia muda untuk menopang jalannya proses pemungutan suara yang membutuhkan stamina tinggi.
"Ya ini memang pekerjaan besar. Tapi saya melihat di rekrutmen kemarin memang sekarang dipilih banyak yang muda-muda yang memiliki kondisi kesehatan lebih baik," kata Presiden seperti dilansir dari Antara seusai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional 2023 Dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (30/12).
Pernyataan itu disampaikan dia menjawab pertanyaan terkait langkah antisipasi agar peristiwa petugas penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal karena kelelahan tidak terulang lagi di Pemilu 2024.
Baca juga: Generasi Muda Perlu Melek Politik dan Berkontribusi pada Pemilu Damai
Sebanyak 894 petugas penyelenggara pemilu pada 2019 meninggal dunia dan 5.175 petugas lainnya dilaporkan sakit.
Ia mengatakan Pemilu merupakan pekerjaan besar dan memiliki tantangan kompleks yang melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi 514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, serta 83.771 desa.
Kegiatan tersebut juga melibatkan 18 partai politik nasional dan enam partai setempat Aceh untuk Pemilu eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan kabupaten/kota. "Tak bisa bayangkan, betapa sangat kompleks pemilu kita ini," katanya.
Baca juga: Suara Generasi Z tidak Bisa Dibeli
Hajat besar tersebut, kata dia melanjutkan, menuntut stamina tinggi dari kalangan petugas penyelenggara di lapangan yang akan bekerja dalam durasi panjang.
"Karena ini pekerjaan besar, dari pagi, mungkin sampai pagi lagi, terutama di situ beratnya," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan bahwa proses pemungutan suara Pemilu 2024 kini hanya tersisa 45 hari lagi. "Ini menuntut seluruh jajaran KPU dari pusat sampai daerah harus siap menjalankan Pemilu yang jujur, adil, dan dipercaya oleh rakyat," katanya. (Z-6)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved