Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Jokowi mengatakan petugas penyelenggara lapangan pada Pemilu 2024 diperkuat oleh dominasi kelompok usia muda untuk menopang jalannya proses pemungutan suara yang membutuhkan stamina tinggi.
"Ya ini memang pekerjaan besar. Tapi saya melihat di rekrutmen kemarin memang sekarang dipilih banyak yang muda-muda yang memiliki kondisi kesehatan lebih baik," kata Presiden seperti dilansir dari Antara seusai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional 2023 Dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (30/12).
Pernyataan itu disampaikan dia menjawab pertanyaan terkait langkah antisipasi agar peristiwa petugas penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal karena kelelahan tidak terulang lagi di Pemilu 2024.
Baca juga: Generasi Muda Perlu Melek Politik dan Berkontribusi pada Pemilu Damai
Sebanyak 894 petugas penyelenggara pemilu pada 2019 meninggal dunia dan 5.175 petugas lainnya dilaporkan sakit.
Ia mengatakan Pemilu merupakan pekerjaan besar dan memiliki tantangan kompleks yang melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi 514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, serta 83.771 desa.
Kegiatan tersebut juga melibatkan 18 partai politik nasional dan enam partai setempat Aceh untuk Pemilu eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan kabupaten/kota. "Tak bisa bayangkan, betapa sangat kompleks pemilu kita ini," katanya.
Baca juga: Suara Generasi Z tidak Bisa Dibeli
Hajat besar tersebut, kata dia melanjutkan, menuntut stamina tinggi dari kalangan petugas penyelenggara di lapangan yang akan bekerja dalam durasi panjang.
"Karena ini pekerjaan besar, dari pagi, mungkin sampai pagi lagi, terutama di situ beratnya," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan bahwa proses pemungutan suara Pemilu 2024 kini hanya tersisa 45 hari lagi. "Ini menuntut seluruh jajaran KPU dari pusat sampai daerah harus siap menjalankan Pemilu yang jujur, adil, dan dipercaya oleh rakyat," katanya. (Z-6)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved