Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
CALEG PDIP, Oktafiandi membentuk satuan tugas khusus (Satgasus) untuk mengawal suara PDIP di Jawa Barat. Nantinya satu TPS akan dikawal sebanyak 8 orang yang tergabung dalam Satgassus Pemilu Baraya Kang Okta atau (BKO) untuk Pilpres dan Pileg.
"Ada 3.934 TPS secara keseluruhan di Kabupaten Ciamis. Semua jejaring tim BKO sudah terbentuk dengan jumlah total se-Kabupaten Ciamis 31.472 orang," kata Oktafiandi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (27/12).
Menurut Oktafiandi yang juga merupakan Wakil Direktur Representatif TPN Ganjar-Mahfud, Satgassus ini telah memasuki tahapan Training of trainer (TOT) yang dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan.
Baca juga : Ribuan Warga Hadiri Pesta Rakyat Ganjar Mahfud #20 di Kendal, Jateng
"Mereka akan diberikan pemahaman tentang visi dan misi serta program kerja Ganjar-Mahfud ke depan untuk disampaikan kepada para pemilih. Contoh seperti Program KTP Sakti yg banyak belum diketahui oleh masyarakat manfaatnya," jelasnya.
Baca juga : Elektabilitas Ganjar-Mahfud Saingi Prabowo-Gibran
Selain itu, masing-masing Satgassus bertugas untuk mendatangi minimal 5 rumah per hari, dari pintu ke pintu utnuk mensosialisasikan pasangan Ganjar-Mahfud.
Dalam TOT, para Satgassus juga dibekali pengetahuan tentang aturan kampanye, serta aturan-aturan PKPU, sehingga di hari pencoblosan, mereka akan mengawal proses secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS ke kecamatan serta pleno kabupaten. Oktafiandi menjelaskan, beberapa kecamatan di Kabupaten Ciamis telah dilakukan TOT.
"Hari ini pelaksanaan TOT bertempat di Kecamatan Lakbok dengan jumlah peserta hampir 1000 orang. Saya akan berkeliling memberikan TOT di semua kecamatan selama satu bulan ke depan. Tidak hanya di Ciamis, termasuk Kota Banjar, Kabupaten Kuningan serta Kabupaten Pangandaran," jelasnya.
Lebih lanjut, Oktafiandi menuturkan, antusias tim sangat besar dengan kegiatan TOT tersebut. Dengan adanya TOT, Mereka menjadi paham batasan-batasan di dalam melaksankan kampanye Ganjar-Mahfud di desa-desa, serta bakal menjadi pengawas internal juga nanti nya di hari pencoblosan.
"Target kita sebanyak 10.000 TPS di empat kabupaten-kota ini selesai di TOT selama 1 bulan ke depan. Sehingga jumlah pemilih Ganjar-Mahfud bisa terukur dan bisa meminimalisir kalau kemungkinan ada lawan yang ingin berbuat curang," tutur Oktafiandi optimis.
Oktafiandi yang juga merupakan Jurkamnas Ganjar-Mahfud menjelaskan, BKO ini terbentuk atas penugasan Partai PDI Perjuangan kepadanya sebagai Caleg di Dapil Jabar.
"Jadi di samping bertanggung jawab kepada suara saya, tim BKO juga bertanggung Jawab tersinkronisasi kepada suara Pak Ganjar-Mahfud."
"Metode kampanye ini kami jadikan Pilot Project di Dapil saya, ternyata efektif dan efisien. Ke depan kami akan kembangkan ke kabupaten lain di luar dapil saya melalui jaringan kita. Pola seperti ini sempat kami lakukan di 2019 lalu. Hasilnya efektif dan mendapatkan margin error yang sangat kecil, karena kita ada sistem verifikasi bagi tim yang ini bergabung menjadi relawan kita dan diberikan pemahaman dan pengetahuan saat TOT," pungkasnya. (Z-8)
Saya ingin bertemu Presiden untuk menjelaskan langkah politik saya selama ini
Mahfud menyebut PSSI harus segera mengambil tindakan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
PSSI diminta melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan hukum acara pemeriksaan yang saat ini tengah dijalankan Polri.
Berikut delapan kesalahan yang dilakukan oleh PSSI menyusul tragedi Kanjuruhan.
Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu.
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved