Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CALEG PDIP, Oktafiandi membentuk satuan tugas khusus (Satgasus) untuk mengawal suara PDIP di Jawa Barat. Nantinya satu TPS akan dikawal sebanyak 8 orang yang tergabung dalam Satgassus Pemilu Baraya Kang Okta atau (BKO) untuk Pilpres dan Pileg.
"Ada 3.934 TPS secara keseluruhan di Kabupaten Ciamis. Semua jejaring tim BKO sudah terbentuk dengan jumlah total se-Kabupaten Ciamis 31.472 orang," kata Oktafiandi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (27/12).
Menurut Oktafiandi yang juga merupakan Wakil Direktur Representatif TPN Ganjar-Mahfud, Satgassus ini telah memasuki tahapan Training of trainer (TOT) yang dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan.
Baca juga : Ribuan Warga Hadiri Pesta Rakyat Ganjar Mahfud #20 di Kendal, Jateng
"Mereka akan diberikan pemahaman tentang visi dan misi serta program kerja Ganjar-Mahfud ke depan untuk disampaikan kepada para pemilih. Contoh seperti Program KTP Sakti yg banyak belum diketahui oleh masyarakat manfaatnya," jelasnya.
Baca juga : Elektabilitas Ganjar-Mahfud Saingi Prabowo-Gibran
Selain itu, masing-masing Satgassus bertugas untuk mendatangi minimal 5 rumah per hari, dari pintu ke pintu utnuk mensosialisasikan pasangan Ganjar-Mahfud.
Dalam TOT, para Satgassus juga dibekali pengetahuan tentang aturan kampanye, serta aturan-aturan PKPU, sehingga di hari pencoblosan, mereka akan mengawal proses secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS ke kecamatan serta pleno kabupaten. Oktafiandi menjelaskan, beberapa kecamatan di Kabupaten Ciamis telah dilakukan TOT.
"Hari ini pelaksanaan TOT bertempat di Kecamatan Lakbok dengan jumlah peserta hampir 1000 orang. Saya akan berkeliling memberikan TOT di semua kecamatan selama satu bulan ke depan. Tidak hanya di Ciamis, termasuk Kota Banjar, Kabupaten Kuningan serta Kabupaten Pangandaran," jelasnya.
Lebih lanjut, Oktafiandi menuturkan, antusias tim sangat besar dengan kegiatan TOT tersebut. Dengan adanya TOT, Mereka menjadi paham batasan-batasan di dalam melaksankan kampanye Ganjar-Mahfud di desa-desa, serta bakal menjadi pengawas internal juga nanti nya di hari pencoblosan.
"Target kita sebanyak 10.000 TPS di empat kabupaten-kota ini selesai di TOT selama 1 bulan ke depan. Sehingga jumlah pemilih Ganjar-Mahfud bisa terukur dan bisa meminimalisir kalau kemungkinan ada lawan yang ingin berbuat curang," tutur Oktafiandi optimis.
Oktafiandi yang juga merupakan Jurkamnas Ganjar-Mahfud menjelaskan, BKO ini terbentuk atas penugasan Partai PDI Perjuangan kepadanya sebagai Caleg di Dapil Jabar.
"Jadi di samping bertanggung jawab kepada suara saya, tim BKO juga bertanggung Jawab tersinkronisasi kepada suara Pak Ganjar-Mahfud."
"Metode kampanye ini kami jadikan Pilot Project di Dapil saya, ternyata efektif dan efisien. Ke depan kami akan kembangkan ke kabupaten lain di luar dapil saya melalui jaringan kita. Pola seperti ini sempat kami lakukan di 2019 lalu. Hasilnya efektif dan mendapatkan margin error yang sangat kecil, karena kita ada sistem verifikasi bagi tim yang ini bergabung menjadi relawan kita dan diberikan pemahaman dan pengetahuan saat TOT," pungkasnya. (Z-8)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved