Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas capaian kinerja yang masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu disampaikan Kapolri dalam paparan Rilis Akhir Tahun (RAT) yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu pagi, 27 Desember 2023.
"Berbagai capaian kinerja masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kami atas pimpinan Polri dan keluarga besar Polri dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya," kata Kapolri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Desember 2023.
Mantan Kabareskrim Polri itu meminta doa dan dukungan kepada semua pihak agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Di samping itu, Kapolri memastikan Polri tegas pada pelaku kejahatan dan anggota yang melakukan pelanggaran.
Baca juga : PP Syarikat Islam Apresiasi Prestasi Kapolri yang Transformasi Kepolisian
"Polri tegas kepada anggota yang melanggar, humanis dalam mengabdi kepada masyarakat, mendengarkan aspirasi dan keluhan secara langsung," ujar mantan Kapolda Banten itu.
Terakhir, Listyo kembali meminta dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Termasuk TNI, Kementerian/Lembaga, tokoh, dan aktivis buruh.
"Kami mohon dukungan dan pengawasan agar komitmen kami dapat kami pegang teguh, sehingga Polri mampu melaksanakan tugas setiap pelayanan kepada masyarakat sebagai transformasi Polri yang presisi," tuturnya. (Medcom/Z-7)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved