Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Pengamat politik mengomentari serangan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Gibran Rakabuming Raka, terhadap cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, terkait istilah SGIE dalam debat cawapres yang digelar pada Jumat (22/12) malam. Serangan itu dinilai hanya untuk menjatuhkan lawan secara ekspresif, bukan substansial.
"Soal SGIE, Gibran mengesankan hanya ingin menjatuhkan lawan secara ekspresif tetapi tidak subtansial. SGIE bahkan bukan hal teknis, dan tentu dalam debat cawapres bukan sesuatu yang harus dikuasai atau dihapal," kata Direktur Ekseutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Sabtu (23/12)
Istilah SGIE muncul saat Gibran mendapat kesempatan memberikan satu pertanyaan kepada Muhaimin Iskandar. Gus Imin mengakui tidak pernah mendengar istilah SGIE. Pengakuan Gus Imin dinilai hal yang tepat.
Baca juga: Pakar Mikro Ekspresi: Gibran Berupaya Keras Meniru Jokowi
"Muhaimin sudah cukup tepat dengan mengakui tidak familiar dengan istilah SGIE, karena itu bukan wilayah kerja utama pemerintah, juga seorang cawapres. Bahkan, wapres sekalipun tidak memerlukan menghapal istilah itu," ujar Dedi.
Dedi memandang dalam debat itu Gibran secara umum hanya terlihat bagus dalam ekspresi. Tetapi, buruk dalam penjelasan.
"Hal ini kontradiktif, karena terkesan menguasai tetapi justru banyak yang Gibran tidak memahami," tutur dia.
Baca juga: Hasto PDIP: Question Trap Gibran tak Diperlukan
Awal mula muncul istilah SGIE saat moderator mempersilakan Gibran memberikan pertanyaan kepada Gus Imin dalam debat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Jumat malam, 22 Desember 2023. Pertanyaan itu terlihat sudah dipersiapkan sebelum debat berlangsung karena dia membaca teks.
"Gus Muhaimin ini adalah ketua umum PKB, saya yakin Gus Muhaimin paham masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikan peringkat di SGIE?” tanya Gibran.
Cak Imin tampak bingung saat mendengar istilah SGIE. Maka saat gilirannya untuk menjawab, ia lebih memilih untuk memastikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan SGIE.
“Apa itu SGIE? Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE,” jawab Cak Imin.
"SGIE adalah State of the Global Islamic Economy. Misalnya, sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion halal kita. Nah itu yang saya maksud, Gus,” jelas Gibran.
Di akhir pemaparannya, Gibran meminta maaf sekaligus bercanda jika pertanyaan yang diberikan tergolong sulit. Namun, Gibran pun harus menyontek catatan yang dimiliki saat menjelaskan kepada Cak Imin perihal SGIE. (Z-11)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menko PM menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan publik untuk membangun ekosistem jaminan sosial yang kuat.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
PFI menyelenggarakan FIFest 2025 sebagai upaya mendorong transformasi sosial berbasis budaya filantropi.
Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Aliansi Forum Multistakeholder dalam acara Filantropi Festival 2025 (FIFest 2025).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved