Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat politik mengomentari serangan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Gibran Rakabuming Raka, terhadap cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, terkait istilah SGIE dalam debat cawapres yang digelar pada Jumat (22/12) malam. Serangan itu dinilai hanya untuk menjatuhkan lawan secara ekspresif, bukan substansial.
"Soal SGIE, Gibran mengesankan hanya ingin menjatuhkan lawan secara ekspresif tetapi tidak subtansial. SGIE bahkan bukan hal teknis, dan tentu dalam debat cawapres bukan sesuatu yang harus dikuasai atau dihapal," kata Direktur Ekseutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Sabtu (23/12)
Istilah SGIE muncul saat Gibran mendapat kesempatan memberikan satu pertanyaan kepada Muhaimin Iskandar. Gus Imin mengakui tidak pernah mendengar istilah SGIE. Pengakuan Gus Imin dinilai hal yang tepat.
Baca juga: Pakar Mikro Ekspresi: Gibran Berupaya Keras Meniru Jokowi
"Muhaimin sudah cukup tepat dengan mengakui tidak familiar dengan istilah SGIE, karena itu bukan wilayah kerja utama pemerintah, juga seorang cawapres. Bahkan, wapres sekalipun tidak memerlukan menghapal istilah itu," ujar Dedi.
Dedi memandang dalam debat itu Gibran secara umum hanya terlihat bagus dalam ekspresi. Tetapi, buruk dalam penjelasan.
"Hal ini kontradiktif, karena terkesan menguasai tetapi justru banyak yang Gibran tidak memahami," tutur dia.
Baca juga: Hasto PDIP: Question Trap Gibran tak Diperlukan
Awal mula muncul istilah SGIE saat moderator mempersilakan Gibran memberikan pertanyaan kepada Gus Imin dalam debat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Jumat malam, 22 Desember 2023. Pertanyaan itu terlihat sudah dipersiapkan sebelum debat berlangsung karena dia membaca teks.
"Gus Muhaimin ini adalah ketua umum PKB, saya yakin Gus Muhaimin paham masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikan peringkat di SGIE?” tanya Gibran.
Cak Imin tampak bingung saat mendengar istilah SGIE. Maka saat gilirannya untuk menjawab, ia lebih memilih untuk memastikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan SGIE.
“Apa itu SGIE? Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE,” jawab Cak Imin.
"SGIE adalah State of the Global Islamic Economy. Misalnya, sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion halal kita. Nah itu yang saya maksud, Gus,” jelas Gibran.
Di akhir pemaparannya, Gibran meminta maaf sekaligus bercanda jika pertanyaan yang diberikan tergolong sulit. Namun, Gibran pun harus menyontek catatan yang dimiliki saat menjelaskan kepada Cak Imin perihal SGIE. (Z-11)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved