Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat politik mengomentari serangan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Gibran Rakabuming Raka, terhadap cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, terkait istilah SGIE dalam debat cawapres yang digelar pada Jumat (22/12) malam. Serangan itu dinilai hanya untuk menjatuhkan lawan secara ekspresif, bukan substansial.
"Soal SGIE, Gibran mengesankan hanya ingin menjatuhkan lawan secara ekspresif tetapi tidak subtansial. SGIE bahkan bukan hal teknis, dan tentu dalam debat cawapres bukan sesuatu yang harus dikuasai atau dihapal," kata Direktur Ekseutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Sabtu (23/12)
Istilah SGIE muncul saat Gibran mendapat kesempatan memberikan satu pertanyaan kepada Muhaimin Iskandar. Gus Imin mengakui tidak pernah mendengar istilah SGIE. Pengakuan Gus Imin dinilai hal yang tepat.
Baca juga: Pakar Mikro Ekspresi: Gibran Berupaya Keras Meniru Jokowi
"Muhaimin sudah cukup tepat dengan mengakui tidak familiar dengan istilah SGIE, karena itu bukan wilayah kerja utama pemerintah, juga seorang cawapres. Bahkan, wapres sekalipun tidak memerlukan menghapal istilah itu," ujar Dedi.
Dedi memandang dalam debat itu Gibran secara umum hanya terlihat bagus dalam ekspresi. Tetapi, buruk dalam penjelasan.
"Hal ini kontradiktif, karena terkesan menguasai tetapi justru banyak yang Gibran tidak memahami," tutur dia.
Baca juga: Hasto PDIP: Question Trap Gibran tak Diperlukan
Awal mula muncul istilah SGIE saat moderator mempersilakan Gibran memberikan pertanyaan kepada Gus Imin dalam debat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Jumat malam, 22 Desember 2023. Pertanyaan itu terlihat sudah dipersiapkan sebelum debat berlangsung karena dia membaca teks.
"Gus Muhaimin ini adalah ketua umum PKB, saya yakin Gus Muhaimin paham masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikan peringkat di SGIE?” tanya Gibran.
Cak Imin tampak bingung saat mendengar istilah SGIE. Maka saat gilirannya untuk menjawab, ia lebih memilih untuk memastikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan SGIE.
“Apa itu SGIE? Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE,” jawab Cak Imin.
"SGIE adalah State of the Global Islamic Economy. Misalnya, sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion halal kita. Nah itu yang saya maksud, Gus,” jelas Gibran.
Di akhir pemaparannya, Gibran meminta maaf sekaligus bercanda jika pertanyaan yang diberikan tergolong sulit. Namun, Gibran pun harus menyontek catatan yang dimiliki saat menjelaskan kepada Cak Imin perihal SGIE. (Z-11)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Cak Imin menegaskan bahwa fase pemulihan pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terintegrasi.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Kemenko PM kembali memfasilitasi kepulangan puluhan warga Jawa Tengah (Jateng), Banten, dan Jawa Barat tenaga kerja penderes getah pinus yang terdampak bencana Aceh ke daerah asalnya.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang terampil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved