Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
JAKSA Agung ST Burhanuddin menyatakan pihaknya belum terima berkas perkara kasus dugaan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Diketahui, Firli jadi tersangka atas dugaan pemerasan dalam penanganan korupsi pada Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2021.
“Berkas belum sampai kepada kami,” ungkap Jaksa Agung, Rabu (13/12).
Baca juga : Kubu Firli Klaim Tuduhan Penerimaan Uang Kliennya dari SYL Tak Memiliki Bukti
Burhanuddin menegaskan jika berkasnya telah diterima penyidik, pihaknya akan langsung mempelajari berkas tersebut.
Baca juga : Irwan Anwar Serahkan Tas Tangan Berisi Uang kepada Firli Bahuri
“Nanti kita pelajari dahulu berkasnya, baru kita (lakukan pendalaman),” ungkapnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan pihaknya masih menyusun berkas perkara dalam kasus dugaan pemerasan ke mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menjerat Ketua KPK non-aktif, Firli Bahuri.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menjelaskan jika pihaknya akan segera merampungkan berkas perkara dugaan pemerasan tersebut.
Insya Allah segera dirampungkan pemberkasannya," ungkap Ade Safri, Rabu (13/12/2023).
Ade mengaku jika berkas perkara rampung akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera disidangkan. (Z-8)
(KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kementerian Perhubungan
Immanuel Ebenezer alias Noel, saat menjabat sebagai Wamenaker, diduga meminta uang sebesar Rp3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis ke Sultan di Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro
Noel meminta dibelikan motor oleh Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro (IBM).
Lisa tidak memerinci pertanyaan penyidik kepadanya. Sebagian pertanyaan disebut soal aliran dana dari Ridwan Kamil.
KPK mengaku miris dengan patokan harga Rp6 juta ini. Sebab, nominal itu jauh di atas rata-rata pendapatan buruh.
“IEG meminta untuk renovasi rumah (di wilayah) Cimanggis, IBM kasih Rp3 miliar,” ujar Setyo.
Masuknya TNI dalam ranah penyidikan hukum pidana umum dalan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Pasal 20 Ayat (2) RKUHAP berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer.
WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Kejaksaan segera mengeksekusi Silfester Matutina, yang telah divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik.
Selain untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga, pasar murah juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved