Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Santoso meminta langkah konkret Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) dalam memberantas penualahgunaan narkoba. Ia juga meminta penguatan Badan Narkota Nasional Provinsi (BNNP) Sumut.
"Disampaikan Kapolda bahwa Sumut dalam sisi jumlah penduduk adalah bagian dari lima besar di Indonesia dan penggunaan narkobanya cukup masif," kata Santoso.
"Kami berharap dalam kunjungan ini ada upaya konkret dari Polda Sumut dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba," ujar Santoso.
Baca juga: 75 Pemakai dan Bandar Narkoba Digulung Polda Sumut
Pernyataan Santoso disampaikan saat melelakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (12/12/2023).
Menurut Santoso, penyalahgunaan narkoba berimplikasi dengan angka kriminalitas. Ia pun berpesan ke Kapolda Sumut untuk mengantisipasi tindakan kriminalitas yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba.
Di sisi lain, Ia mengkritik kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut. Badan tersebut menurutnya belum bekerja maksimal. Terutama kata dia dalam hal berkolaborasi dengan lembaga penindak hukum yang ada untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Sumut.
Baca juga: Penggunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa Meningkat, BNN : Paling Banyak di Sumatra Utara
"BNN ini keadaannya seperti hidup segan mati tak mau, seperti bayi yang lahir tidak dikehendali orang tuanya. Kenapa? Lembaganya ada, tapi lumpuh dengan keterbatasan dana, personel yang juga sedikit dan sarana prasarana yang bahkan kantor saja masih menumpang," kata Santoso.
Ia sadar bahwa salah satu alasan kurang maksimalnya kinerja BNNP Sumut karena keterbatasan anggaran dan personel. Namun, itu seharusnya kata dia, hal tersebut jangan dijadikan alasan untuk tidak melakukan apa-apa.
Ia mendorong BNNP Sumut agar lebih aktif berkolaborasi dengan berbagai lembaga penegak hukum di Sumut untuk memberantas peredaran narkoba.
Baca juga: Beli Ganja Lewat Media Sosial, Mahasiswa Ditangkap
"Kami berharap agar BNNP Provinsi Sumut atau di wilayah Kabupaten/Kota sekitarnya dikuatkan. Bukan hanya dalam hal personelnya, tapi juga dalam hal anggaran," pungkasnya.
Asal tahu saja, Sumut adalah salah satu provinsi yang menjadi prioritas Presiden RI, Joko Widodo dalam pemberantasan narkoba. Berdasarkan pemberitaan di media massa, setidaknya ada 1 juta lebih pengguna zat berbahaya tersebut di provinsi ini. (RO/S-4)
Dalam kesepakatan yang dibangun, KPK dan ICAC Hong Kong sepakat saling bertukar ilmu dan informasi terkait penanganan kasus korupsi.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemberantasan judi online menjadi prioritas utama pemerintah
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menyusun strateginya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang termasuk upaya pemberantasan korupsi.
Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya. Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden.
PEMERINTAH melalui Satgas Pemberantasan Judi Online tengah melakukan upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat, salah satunya menyasar langsung para pemain bukan menargetkan bandar.
Menghentikan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melibatkan semua pihak. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR Johan Budi (JB), Kamis (27/6).
Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan modus dilempar dari luar tembok lapas, Selasa (22/7).
DUA tempat hiburan malam kembali direkomendasikan agar ditutup usai polisi menemukan penyalahgunaan narkoba di lokasi.
Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Marsma TNI Abdul Haris mengapresiasi kesigapan seluruh personel yang terlibat dalam penggagalan itu.
Penangkapan daun ganja kering yang terbilang terbesar di wilayah Jambi dalam lima tahun terakhir itu, berawal dari laporan masyarakat.
Autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara menemukan tanda-tanda kekerasan yang signifikan, di antaranya patah tulang belakang,
Nilai total barang bukti tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah apabila beredar di pasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved