Soal Sumber Kebocoran Data DPT, Bawaslu Kalau bukan KPU, Dukcapil

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkapkan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Cyber Crime Mabes Polri mengenai dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dalam sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami masih berkoordinasi dengan teman-teman yang mempunyai kemampuan untuk mendeteksi itu. Kami sekarang masih koordinasi kebocorannya di mana? Apakah betul di KPU? Kan belum tentu juga ini. Apakah betul di Dukcapil? Itu juga harus kita cek," kata Bagja di Jakarta, Kamis (7/12).

Bawaslu juga sudah meminta KPU RI untuk berbicara kepada publik mengenai dugaan kebocoran DPT tersebut. Menurut Bagja, hal itu perlu dilakukan untuk menghadirkan rasa tenang kepada masyarakat atas keamanan data mereka.

"Kita tunggu. Teman-teman KPU harus cepat karena kalau tidak nanti jadi blunder ke mana-mana," imbuhnya.

Sejauh ini, Bagja mengatakan kemungkinan sumber kebocoran data hanya berasal dari dua instansi, yaitu KPU atau Direktorat Jenderal Dukcapil. Pasalnya, mereka yang mempunyai data NIK secara lengkap.

"Karena NIK ini dulu 2019 ditutup enam digit. Jadi, kalau kebocoran NIK-nya full, berarti data itu hanya ada di dua lembaga, mungkin hanya dua perkiraan kami. Hanya ada dua lembaga yang pegang NIK full, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Ditjen Dukcapil," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pihaknya sedang mengkaji dugaan pelanggaran dalam kebocoran data DPT Pemilu 2024 dalam sistem KPU RI.

"Bawaslu sedang melakukan kajian apakah terdapat dugaan pelanggaran Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi," kata Lolly.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika