252 Juta Data Pemilu Diduga Diretas, Ini Jawaban KPU

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Haysim Asy'ari menyebut banyak pihak yang memiliki data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini ia ungkapkan karena sebelumnya muncul isu terkait 252 juta data pemilu diretas dan dijual ke publik

"KPU menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," ujar Hasyim dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 November 2023.

Hasyim menjelaskan pemberian DPT tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, KPU telah berkoordinasi dengan Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menangani kasus peretasan data.

Baca juga: Diretas Jimbo, KPU Klaim Punya Firewall Andal

"Sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan (peretasan)," jelas Hasyim

Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Jimbo membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil diperoleh melalui salah satu unggahan di situs BreachForums, yang kerap digunakan untuk jual-beli hasil peretasan.

Baca juga: Bareskrim Temukan Dugaan Kebocoran Data Pemilih di KPU

Jimbo membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang ia dapatkan. Dalam unggahan itu, Jimbo juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik. Angka itu persis sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Kemudian, di dalam data yang bocor itu, Jimbo mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta TPS.

Disebutkan, data-data itu dijual dengan harga USD74.000 setara Rp1,2 miliar. Jimbo mengunggah foto tangkapan layar lainnya yang menyerupai halaman situs KPU yang dinilai bukti telah meretas situs KPU.

(Z-9)