Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengeklaim semua sistem informasi yang dikelola telah tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sistem tersebut dilengkapi dengan firewall atau perangkat keamanan jaringan yang dapat diandalkan.
Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik menanggapi dugaan peretasan oleh Jimbo yang berhasil mendapatkan data pemilih setelah meretas situs kpu.go.id. Jimbo membagikan 500 ribu data contoh yang telah diperoleh ke situs jual beli hasil peretasan, BreachForums.
Menurut Idham, saat ini Divisi Data dan Informasi KPU RI bersama Gugus Tugas Keamanan Siber Sistem Informasi KPU RI sedang melakukan digital foot print analysis atau pengecekan terhadap sistem informasi KPU yang memuat data pemilih. Pengecekan itu diperlukan untuk memastikan keaslian file yang diretas oleh Jimbo.
Baca juga: Bareskrim Temukan Dugaan Kebocoran Data Pemilih di KPU
Beberapa waktu lalu, peretas Bjorka juga sempat menyita perhatian publik setelah mengeklaim telah meretas data pemilih dari situs KPU. Namun, Idham mengatakan sistus milik KPU tidak diretas Bjorka karena data yang dipublikasikan bukan file data pemilih serentak 2019 ataupun 2024.
"Semua sistem informasi yang dikelola oleh KPU telah tersertifikasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Semua sistem informasi tersebut dilengkapi atau diproteksi dengan firewall yang dapat dihandalkan," kata Idham saat dikonfirmasi, Rabu (29/11).
Baca juga: Metode Pemungutan Suara lewat Pos di Hong Kong Rawan Kecurangan
KPU, lanjutnya, mendapat ribuan serangan pertasan terhadap Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol pada waktu tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Kendati demikian, Idham memastikan Sipol milik KPU dalam kondisi aman terlindungi dengan baik dari aksi peretasan hingga seluruh tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu selesai.
Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri dugaan peretasan yang dilakukan Jimbo. Ia belum dapat mengonfirmasi kesahihan data yang diduga bocor tersebut.
Terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan sistem keamanan yang dibuat KPU perlu diaudit untuk memastikan sistem digitalisasi lembaga tersebut sudah memenuhi standar.
Baginya, KPU perlu memberikan atensi khusus pada isu peretasan yang dilakukan Jimbo. Sebab, bukan tidak mungkin kebocoran data pemilih merupakan bagian dari upaya atau gerakan politik untuk membuat sebuah cipta kondisi yang tidak nyaman dalam hal penggunaan media digital.
"KPU memegang peran sentral dalam legitimasi hasil pemilu. Kepercayaan publik adalah modal dasar KPU dalam melegitimasi hasil pemilu dengan memastikan bahwa proses pemilu tidak bermasalah dalam penyelenggaraannya yang saat ini sangat masif menggunakan sistem hampir setiap tahapan atau tindakan teknis KPU," terang Mita. (Z-3)
Peretasan ini bukan hanya menimpa hotel di Kota Bandung, tetapi juga terjadi di beberapa hotel yang ada di Indonesia.
Manchester United bersikeras bahwa situs web dan aplikasi klub tidak mengalami masalah dan keamanan data-data pribadi para penggemar dan pelanggan tetap terjaga.
Platini, yang diretas menjelang pertemuan dengan kepolisian Prancis untuk membahas soal korupsi terkait Piala Dunia, mengaku sangat terkejut dengan laporan itu.
Kelompok peretas yang berbasis di India menargetkan para kritikus Piala Dunia 2022 Qatar. Tuduhan itu muncul dari hasil investigasi media Inggris, Sunday Times.
Football Leaks merupakan kebocoran informasi terbesar sepanjang sejarah olahraga dan memicu penyelidikan di Belgia, Britania Raya, Prancis, Spanyol, dan Swiss.
DI Indonesia, kasus kebocoran data pribadi sebetulnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sekali-dua kali terjadi kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan para peretas.
Ditargetkan semua data ganda tersebut bersih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak 2024.
KPU masih memutakhirkan data pemilih yang akan digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Agar dilakukan pengawasan melekat pada saat pleno Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
Daripada sekadar mengubah aturan atau merevisi UU Pemilu dan Pilkada, lebih bagus kebiasaan parpol itu bisa diubah dengan mendengarkan aspirasi konstituen atau calon pemilih.
WALI Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Benyamin Davnie menginstruksikan para camat dan lurah membenahi data penduduk guna menghadapi pemilihan umum (pemilu) serentak 2024.
KPU DKI Jakarta memastikan tidak ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menggunakan orang lain untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved