Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN tentang Presiden Joko Widodo melakukan intervensi penegakan hukum di KPK dinilai akan semakin menambah gaduh jika presiden tidak memberikan keterangan atau penjelasan kepada publik.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan sebaiknya Jokowi angkat bicara untuk menjelaskan kepada publik tentang informasi yang menyasar dirinya.
"Sebaiknya memang presiden terbuka dan memberikan keterangan tentang hal ini. Agar publik tidak semakin bertanya-tanya," ujarnya, Sabtu (2/12).
Baca juga: Eks Penyidik KPK: Intervensi Presiden adalah Perbuatan Koruptif
Dia mengatakan jika tidak ada wadahnya jika presiden memberikan penjelasan kepada DPR apalagi jika itu dilakukan atas dasar pemanggilan.
"Tidak ada salurannya kalau itu tapi penjelasan kepada publik itu penting," lanjutnya.
Baca juga: Eks Penyidik KPK: Agus Rahardjo Sempat Mau Mundur Tangani Kasus E-KTP Akibat Intervensi Jokowi
Sementara itu, pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi menilai pernyataan yang yang disampaikan oleh mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo semakin membuktikan intervensi kepala negara yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
"Perlu sekali Agus menjelaskan lebih rinci keterangannya itu dan disertai bukti-bukti soal seorang presiden intervensi. Bisa saja juga untuk panggil presiden walau tidak ada medianya. Tapi yang penting adalah presiden memberikan penjelasan kepada publik," ungkapnya.
Jika dibiarkan publik bisa merasa selama ini tidak melihat karakter sebenarnya dari pemimpin yang pernah dipilih secara demokratis. Sehingga akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan dan memunculkan citra negatif yang selama ini hanya kalangan tertentu yang mengetahui. (Sru/Z-7)
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved