Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN tentang Presiden Joko Widodo melakukan intervensi penegakan hukum di KPK dinilai akan semakin menambah gaduh jika presiden tidak memberikan keterangan atau penjelasan kepada publik.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan sebaiknya Jokowi angkat bicara untuk menjelaskan kepada publik tentang informasi yang menyasar dirinya.
"Sebaiknya memang presiden terbuka dan memberikan keterangan tentang hal ini. Agar publik tidak semakin bertanya-tanya," ujarnya, Sabtu (2/12).
Baca juga: Eks Penyidik KPK: Intervensi Presiden adalah Perbuatan Koruptif
Dia mengatakan jika tidak ada wadahnya jika presiden memberikan penjelasan kepada DPR apalagi jika itu dilakukan atas dasar pemanggilan.
"Tidak ada salurannya kalau itu tapi penjelasan kepada publik itu penting," lanjutnya.
Baca juga: Eks Penyidik KPK: Agus Rahardjo Sempat Mau Mundur Tangani Kasus E-KTP Akibat Intervensi Jokowi
Sementara itu, pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi menilai pernyataan yang yang disampaikan oleh mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo semakin membuktikan intervensi kepala negara yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
"Perlu sekali Agus menjelaskan lebih rinci keterangannya itu dan disertai bukti-bukti soal seorang presiden intervensi. Bisa saja juga untuk panggil presiden walau tidak ada medianya. Tapi yang penting adalah presiden memberikan penjelasan kepada publik," ungkapnya.
Jika dibiarkan publik bisa merasa selama ini tidak melihat karakter sebenarnya dari pemimpin yang pernah dipilih secara demokratis. Sehingga akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan dan memunculkan citra negatif yang selama ini hanya kalangan tertentu yang mengetahui. (Sru/Z-7)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved