Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PERNYATAAN tentang Presiden Joko Widodo melakukan intervensi penegakan hukum di KPK dinilai akan semakin menambah gaduh jika presiden tidak memberikan keterangan atau penjelasan kepada publik.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan sebaiknya Jokowi angkat bicara untuk menjelaskan kepada publik tentang informasi yang menyasar dirinya.
"Sebaiknya memang presiden terbuka dan memberikan keterangan tentang hal ini. Agar publik tidak semakin bertanya-tanya," ujarnya, Sabtu (2/12).
Baca juga: Eks Penyidik KPK: Intervensi Presiden adalah Perbuatan Koruptif
Dia mengatakan jika tidak ada wadahnya jika presiden memberikan penjelasan kepada DPR apalagi jika itu dilakukan atas dasar pemanggilan.
"Tidak ada salurannya kalau itu tapi penjelasan kepada publik itu penting," lanjutnya.
Baca juga: Eks Penyidik KPK: Agus Rahardjo Sempat Mau Mundur Tangani Kasus E-KTP Akibat Intervensi Jokowi
Sementara itu, pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi menilai pernyataan yang yang disampaikan oleh mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo semakin membuktikan intervensi kepala negara yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
"Perlu sekali Agus menjelaskan lebih rinci keterangannya itu dan disertai bukti-bukti soal seorang presiden intervensi. Bisa saja juga untuk panggil presiden walau tidak ada medianya. Tapi yang penting adalah presiden memberikan penjelasan kepada publik," ungkapnya.
Jika dibiarkan publik bisa merasa selama ini tidak melihat karakter sebenarnya dari pemimpin yang pernah dipilih secara demokratis. Sehingga akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan dan memunculkan citra negatif yang selama ini hanya kalangan tertentu yang mengetahui. (Sru/Z-7)
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved