Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERNYATAAN tentang Presiden Joko Widodo melakukan intervensi penegakan hukum di KPK dinilai akan semakin menambah gaduh jika presiden tidak memberikan keterangan atau penjelasan kepada publik.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan sebaiknya Jokowi angkat bicara untuk menjelaskan kepada publik tentang informasi yang menyasar dirinya.
"Sebaiknya memang presiden terbuka dan memberikan keterangan tentang hal ini. Agar publik tidak semakin bertanya-tanya," ujarnya, Sabtu (2/12).
Baca juga: Eks Penyidik KPK: Intervensi Presiden adalah Perbuatan Koruptif
Dia mengatakan jika tidak ada wadahnya jika presiden memberikan penjelasan kepada DPR apalagi jika itu dilakukan atas dasar pemanggilan.
"Tidak ada salurannya kalau itu tapi penjelasan kepada publik itu penting," lanjutnya.
Baca juga: Eks Penyidik KPK: Agus Rahardjo Sempat Mau Mundur Tangani Kasus E-KTP Akibat Intervensi Jokowi
Sementara itu, pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi menilai pernyataan yang yang disampaikan oleh mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo semakin membuktikan intervensi kepala negara yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
"Perlu sekali Agus menjelaskan lebih rinci keterangannya itu dan disertai bukti-bukti soal seorang presiden intervensi. Bisa saja juga untuk panggil presiden walau tidak ada medianya. Tapi yang penting adalah presiden memberikan penjelasan kepada publik," ungkapnya.
Jika dibiarkan publik bisa merasa selama ini tidak melihat karakter sebenarnya dari pemimpin yang pernah dipilih secara demokratis. Sehingga akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan dan memunculkan citra negatif yang selama ini hanya kalangan tertentu yang mengetahui. (Sru/Z-7)
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved