Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
TIM Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meluncurkan inisiasi penggalangan dana massal lewat platform gotongroyongrakyat.id, Rabu (29/11). Lewat laman tersebut, masyarakat dapat menyumbang dana minimal Rp10 ribu untuk memenangkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 tersebut pada Pilpres 2024.
"Kami berkomitmen menjadikan kemenangan Ganjar-Mahfud sbagai kemenangan rakyat," ujar Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat di Jakarta.
Ia berpendapat, penggalangan dana massal bagi Ganjar-Mahfud adalah sarana bagi masyarakat untuk bergotorng royong dan menciptakan proses demokrasi yang bersih serta melibatkan masyarakat luas. Melalui urun dana, partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 menjadi lebih inklusif.
Baca juga : Istana: Bawaslu dan Masyarakat Mengawasi Jalannya Kampanye
Arsjad menjelaskan, dana maksimal yang dapat disumbangkan masyarakat sebesar Rp2,5 miliar. Selain dari masyarakat, TPN Ganjar-Mahfud juga menerima sumbangan dari perusahaan dengan donasi maksimal Rp25 miliar.
Baca juga : Ganjar-Mahfud Peduli UMKM, Siapkan Lapak 40 Persen di Ruang Publik
Menurutnya, donasi yang terkumpul bakal digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kampanye, survei dan riset, serta pemasangan iklan.
"Memposisikan seluruh pemilih sebagai pemilih yang bijak, pemilih yang berakal sehat, dan pemilih yang berhati nurani," jelasnya.
Di samping penggalangan dana dari masyarakat, TPN Ganjar-Mahfud juga menjual merchandise resmi seperti kaos dan vest. Seluruh dana yang terkumpul, baik donasi dari masyarakat maupun laba dari hasil penjualan merchandise langsung masuk ke rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang didaftarkan ke KPU.
Bendahara TPN Ganjar-Mahfud, Orias Petrus Moedak, menjelaskan pihaknya bakal melaporkan seluruh penyumbang dan sirkulasi dana yang masuk serta dibelanjakan selama kampanye. Dalam hal pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan dana kepada publik, pihaknya menyerahkan keputusan ke KPU.
"Keterbukaan hanya ke KPU, mereka yang punya pilihan mau dibuka publik atau tidak," ujarnya. (Z-8)
Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi arah politik partai
PDIP belum menentukan sikap resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
DALAM rangka memperingati Bulan Bung Karno, organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Soekarno Padel Open 2025, Sabtu (28/6).
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved