TPN Ganjar-Mahfud Galang Aksi Pengumpulan Dana Kampanye

TIM Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meluncurkan inisiasi penggalangan dana massal lewat platform gotongroyongrakyat.id, Rabu (29/11). Lewat laman tersebut, masyarakat dapat menyumbang dana minimal Rp10 ribu untuk memenangkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 tersebut pada Pilpres 2024.

"Kami berkomitmen menjadikan kemenangan Ganjar-Mahfud sbagai kemenangan rakyat," ujar Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat di Jakarta.

Ia berpendapat, penggalangan dana massal bagi Ganjar-Mahfud adalah sarana bagi masyarakat untuk bergotorng royong dan menciptakan proses demokrasi yang bersih serta melibatkan masyarakat luas. Melalui urun dana, partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 menjadi lebih inklusif.

Baca juga : Istana: Bawaslu dan Masyarakat Mengawasi Jalannya Kampanye

Arsjad menjelaskan, dana maksimal yang dapat disumbangkan masyarakat sebesar Rp2,5 miliar. Selain dari masyarakat, TPN Ganjar-Mahfud juga menerima sumbangan dari perusahaan dengan donasi maksimal Rp25 miliar.

Baca juga : Ganjar-Mahfud Peduli UMKM, Siapkan Lapak 40 Persen di Ruang Publik

Menurutnya, donasi yang terkumpul bakal digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kampanye, survei dan riset, serta pemasangan iklan.

"Memposisikan seluruh pemilih sebagai pemilih yang bijak, pemilih yang berakal sehat, dan pemilih yang berhati nurani," jelasnya.

Di samping penggalangan dana dari masyarakat, TPN Ganjar-Mahfud juga menjual merchandise resmi seperti kaos dan vest. Seluruh dana yang terkumpul, baik donasi dari masyarakat maupun laba dari hasil penjualan merchandise langsung masuk ke rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang didaftarkan ke KPU.

Bendahara TPN Ganjar-Mahfud, Orias Petrus Moedak, menjelaskan pihaknya bakal melaporkan seluruh penyumbang dan sirkulasi dana yang masuk serta dibelanjakan selama kampanye. Dalam hal pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan dana kepada publik, pihaknya menyerahkan keputusan ke KPU.

"Keterbukaan hanya ke KPU, mereka yang punya pilihan mau dibuka publik atau tidak," ujarnya. (Z-8)