Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
TIM Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meluncurkan inisiasi penggalangan dana massal lewat platform gotongroyongrakyat.id, Rabu (29/11). Lewat laman tersebut, masyarakat dapat menyumbang dana minimal Rp10 ribu untuk memenangkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 tersebut pada Pilpres 2024.
"Kami berkomitmen menjadikan kemenangan Ganjar-Mahfud sbagai kemenangan rakyat," ujar Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat di Jakarta.
Ia berpendapat, penggalangan dana massal bagi Ganjar-Mahfud adalah sarana bagi masyarakat untuk bergotorng royong dan menciptakan proses demokrasi yang bersih serta melibatkan masyarakat luas. Melalui urun dana, partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 menjadi lebih inklusif.
Baca juga : Istana: Bawaslu dan Masyarakat Mengawasi Jalannya Kampanye
Arsjad menjelaskan, dana maksimal yang dapat disumbangkan masyarakat sebesar Rp2,5 miliar. Selain dari masyarakat, TPN Ganjar-Mahfud juga menerima sumbangan dari perusahaan dengan donasi maksimal Rp25 miliar.
Baca juga : Ganjar-Mahfud Peduli UMKM, Siapkan Lapak 40 Persen di Ruang Publik
Menurutnya, donasi yang terkumpul bakal digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kampanye, survei dan riset, serta pemasangan iklan.
"Memposisikan seluruh pemilih sebagai pemilih yang bijak, pemilih yang berakal sehat, dan pemilih yang berhati nurani," jelasnya.
Di samping penggalangan dana dari masyarakat, TPN Ganjar-Mahfud juga menjual merchandise resmi seperti kaos dan vest. Seluruh dana yang terkumpul, baik donasi dari masyarakat maupun laba dari hasil penjualan merchandise langsung masuk ke rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang didaftarkan ke KPU.
Bendahara TPN Ganjar-Mahfud, Orias Petrus Moedak, menjelaskan pihaknya bakal melaporkan seluruh penyumbang dan sirkulasi dana yang masuk serta dibelanjakan selama kampanye. Dalam hal pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan dana kepada publik, pihaknya menyerahkan keputusan ke KPU.
"Keterbukaan hanya ke KPU, mereka yang punya pilihan mau dibuka publik atau tidak," ujarnya. (Z-8)
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Saya ingin bertemu Presiden untuk menjelaskan langkah politik saya selama ini
Mahfud menyebut PSSI harus segera mengambil tindakan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
PSSI diminta melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan hukum acara pemeriksaan yang saat ini tengah dijalankan Polri.
Berikut delapan kesalahan yang dilakukan oleh PSSI menyusul tragedi Kanjuruhan.
Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved