Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEBOCORAN data yang kembali terjadi membuat kesal DPR. Kebocoran yang menggunakan akun anonim Jimbo tersebut terjadi pada data pendaftaran pemilih (voter registration database) yang telah ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (electoral rolls) pada Juli 2023 lalu oleh KPU.
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi, Rabu (29/11) menegaskan meminta pertanggungjawaban pemerintah khususnya KPU atas kejadian itu. Berdasarkan UU PDP telah diamanatkan pengelola data harus menjamin keamanan data yang dimiliki dan dikelola.
"PDP itu amanatnya kita tidak mau tahu itu dicolong oleh siapa, itu bagian berikutnya, bahwa sampai ini kecolongan harus tanggung jawab KPU. Jadi dalam hal ini yang salah adalah KPU, langsung kita bisa mengatakan yang salah KPU sebagai pengelola data pemilu kalau mengikuti UU PDP. Jadi bahwa kemudian harus cari siapa yang nyolong, itu ya, tapi bahwa pengelola data bertanggung jawab menjamin keamanan," tegasnya.
Baca juga : Anggota DPR Berharap Penanganan Kebocoran Data KPU Lebih Baik
Dia juga meminta seharusnya Menkominfo menjelaskan terlebih dahulu telah terjadi pencurian data dan pemerintah kecolongan sehingga perlu informasi tentang langkah apa saja yang dilakukan. Selain itu pemerintah juga harus membuka informasi yang beredar di masyarakat yang mengatakan data itu dalam bentuk format yang dimiliki KPU.
"Mestinya harus declare kalau ada kecolongan. Dan ketika kecolongan langkah yang dilakukan apa saja," ungkapnya.
Sikap kesal juga disampaikan anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Christina Aryani yang menilai kebocoran ini pertanda buruknya sistem penjagaan data yang dimiliki KPU.
Baca juga : DPR Minta Sistem Pengamanan Data KPU Diperkuat
"Jadi data yang beredar ini penelusuran awal itu data apa? Bapak sudah bisa identifikasi kalau sistem KPU tidak bagus?" tambahnya.
Dalam kesempatan itu Menkominfo Budi Arie Setiadi menerangkan dia tidak mau menyalahkan salah satu pihak khususnya KPU. Pelaku pencurian ini pun disebut sedang diidentifikasi oleh aparat penegak hukum.
"Dalam forum ini kita tidak mau menyalahkan, sehingga kita sama jaga. Yang pasti bahwa pelakunya memang sedang diidentifikasi oleh aparat penegak hukum dan ini juga peringatan buat KPU untuk jaga sistemnya lebih baik," terangnya.
Baca juga : Dukungan Hak Angket Diyakini Bertambah
Sedangkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menuturkan sejak diketahui kejadian tersebut pihaknya langsung meminta penjelasan kepada KPU. Langkah ini telah sesuai dengan undang-undang yang memberikan jangka waktu tiga hari kepada KPU.
"Per tadi malam semenjak kami mendengar itu ada di sosial media, kami langsung sesuai SOP dan amanat UU kami meminta klarifikasi sudah mengirimkan surat lewat email kepada KPU dan mereka diberikan waktu tiga hari untuk merespon. Nah ini kita tunggu, sambil melakukan penelusuran awal, mengumpulkan data-data yang ada di publik," tuturnya.
Sesuai dengan aturan UU pasal 39 pengendali data wajib menjaga data yang dalam pengelolaannya. Pengumpulan data secara tidak sah dikenakan pidana serta penggunaan data pribadi secara melawan hukum pun masuk ranah pidana.
"Karena amanat UU ini, kami sudah bersurat dan menunggu sambil mengumpulkan data lebih dalam lagi, menunggu klarifikasi dari KPU," tukasnya. (Sru/Z-7)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved