Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEBOCORAN data pendaftaran pemilih (voter registration database) yang telah ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (electoral rolls) pada Juli 2023 lalu oleh KPU, merupakan kejadian serius yang harus segera ditangani. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera saat dihubungi mengatakan kejadian dalam jumlah besar kerap berulang tanpa ada penuntasan pelaku hingga langkah pencegahan.
"Jangan anggap sepele ini serius. KPU mesti melakukan investigasi dan umumkan dengan transparan. Bukan hanya mesti dilindungi datanya tapi juga haknya," tegasnya, Kamis (30/11).
Berdasarkan undang-undang KPU memang memiliki waktu tiga hari untuk memberikan penjelasan terkait kebocoran data tersebut kepada pemerintah. Namun yang lebih penting yakni melakukan proses hukum kepada pelaku memperkuat sistem keamanan data yang ada di KPU.
Baca juga : DPR Kesal Kebocoran Data Kembali Terjadi
"KPU belum mengumumkan. KPU harus belajar bagaimana caranya menjaga data dengan aman," ucapnya.
Sebelumnya KPU telah melakukan beberapa analisis guna mengidentifikasi hacker yang diduga meretas data pemilih Pemilu 2024. KPU berkoordinasi dengan sejumlah pihak guna mendapatkan data dan bukti-bukti digital.
Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bareskrim Polri, serta lembaga lain untuk memeriksa bersama sistem informasi data pemilih (Sidalih). Sebagai langkah pertama, pihaknya telah menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan lebih lanjut. (Sru/Z-7)
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Banyak kasus kebocoran data terjadi bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi juga akibat kelalaian individu dalam menjaga informasi pribadi.
Mengenai barang bukti apa saja yang diserahkan, Agus belum bisa membocorkannya. Namun ia menyebut pihakn Bareskrim telah bergerak cepat melakukan pemeriksaan.
Presiden Donald Trump menegaskan bahwa tidak ada informasi rahasia yang bocor dan menyebut Signal sebagai "teknologi terbaik untuk saat ini."
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) tengah melakukan investigasi terhadap dugaan peretasan yang berdampak pada kebocoran data internal pegawai.
Di tengah meningkatnya kasus kebocoran data, semakin banyak orang mencari aplikasi transfer uang ke luar negeri yang hemat biaya sekaligus menjamin keamanan transaksi.
Salah satu tantangan terbesar dalam keamanan siber adalah terkait dengan proses IT, yang melibatkan berbagai tahap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved