KPK Tetap Pakai Skema Pengumuman Tersangka Saat Penahanan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) masih ngotot menggunakan skema pengumuman tersangka saat penahanan dilakukan, meski Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri diduga bisa melakukan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam penanganan perkara. Dalih para komisioner demi menjaga kepastian hukum untuk pihak berperkaranya.

"Secara resmi KPK akan mengumumkan pada saat dilakukan upaya paksa penahanan. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian bagi tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam telekonferensi yang dikutip pada Selasa (28/11).

Pimpinan KPK pada periode sebelumnya sejatinya mengumumkan nama tersangka setelah ekspose perkara dilakukan. Tujuannya mencegah ruang gelap yang bersifat transaksional dalam penanganan perkara muncul.

Baca juga: KPK Berusaha Mati-matian Kembalikan Kepercayaan Publik

Namun, Alex membantah konsep pengumuman tersangka saat penahanan yang digunakan pimpinan periode saat ini bisa membuka ruang gelap. Sebab, kata dia, sistem penanganan perkara yang dibuat KPK diklaim sangat ketat.

"Begitu sprindik (surat perintah penyidikan) terbit enggak ada ruang lagi untuk bermain. Kalau toh ada yang bermain, tidak mungkin menghentikan perkara itu," ujar Alex.

Baca juga: Tegas! Nawawi Larang Firli Bahuri Berkantor Lagi di KPK

Menurut Alex, penyuapan di tahap penyidikan sangat tidak mungkin. Sebab, lima pimpinan memiliki kewenangan untuk memantau pengembangan kasus yang ada di KPK.

"Pimpinan akan melakukan monitoring terhadap penanganan perkara sehingga ruang-ruang gelap atau titik rawan terjadi korupsi, kolusi, itu sedapat mungkin," tutur Alex.

Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Firli dijerat Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP. (Z-3)