Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Tim hukum nasional Amin mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Senin (27/11). Mereka berkomitmen mengawal seluruh proses Pilpres 2024 sehingga berjalan dengan jujur dan adil, tanpa ada kecurangan.
"Atas nama hukum dan keadilan, serta demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat, kami akan mengawal Pilpres ini," kata Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies-Imin (Timnas AMIN) Hamdan Zoelva di Swasana Grand Ballroom, Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin.
Dalam deklarasinya, tim hukum nasional Amin bersumpah akan bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh. Mereka juga menegaskan tidak akan takut dengan intimidasi yang mungkin akan diterima saat prosesnya nanti.
Baca juga: Anies: Pemerintah Selanjutnya Dihasilkan dari Pemilu Jujur
"Kami tidak takut menghadapi tekanan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun," tegas Hamdan.
Tim Hukum Nasional menyatakan tidak akan mentolerir segala macam kecurangan dalam Pilpres 2024. Tujuannya jelas demi menjaga muruah dalam pesta demokrasi.
Baca juga: Anies Minta Kaum Muda Suarakan Gerakan Perubahan untuk Keadilan
Hamdan juga menjelaskan deklarasi ini selaras dengan komitmen Amin dalam visi dan misinya untuk membenahi prosedur hukum di Indonesia menjadi benar, jujur, dan adil. Seluruh masyarakat juga dibaharap memasang mata.
"Kami mengajak seluruh anak bangsa untuk bersinergi dan berperan aktif mengawasi Pilpres 2024, demi melahirkan pemimpin nasional yang bermartabat, bermoral dan tidak cacat konstitusi," tandas Hamdan. (Z-11)
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved