Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Tim hukum nasional Amin mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Senin (27/11). Mereka berkomitmen mengawal seluruh proses Pilpres 2024 sehingga berjalan dengan jujur dan adil, tanpa ada kecurangan.
"Atas nama hukum dan keadilan, serta demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat, kami akan mengawal Pilpres ini," kata Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies-Imin (Timnas AMIN) Hamdan Zoelva di Swasana Grand Ballroom, Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin.
Dalam deklarasinya, tim hukum nasional Amin bersumpah akan bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh. Mereka juga menegaskan tidak akan takut dengan intimidasi yang mungkin akan diterima saat prosesnya nanti.
Baca juga: Anies: Pemerintah Selanjutnya Dihasilkan dari Pemilu Jujur
"Kami tidak takut menghadapi tekanan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun," tegas Hamdan.
Tim Hukum Nasional menyatakan tidak akan mentolerir segala macam kecurangan dalam Pilpres 2024. Tujuannya jelas demi menjaga muruah dalam pesta demokrasi.
Baca juga: Anies Minta Kaum Muda Suarakan Gerakan Perubahan untuk Keadilan
Hamdan juga menjelaskan deklarasi ini selaras dengan komitmen Amin dalam visi dan misinya untuk membenahi prosedur hukum di Indonesia menjadi benar, jujur, dan adil. Seluruh masyarakat juga dibaharap memasang mata.
"Kami mengajak seluruh anak bangsa untuk bersinergi dan berperan aktif mengawasi Pilpres 2024, demi melahirkan pemimpin nasional yang bermartabat, bermoral dan tidak cacat konstitusi," tandas Hamdan. (Z-11)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved