Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menegaskan pentingnya Panglima TNI Agus Subiyanto menjaga netralitas seluruh jajarannya menjelang tahun politik 2024.
"Ya, pesannya soal netralitas saja, selalu itu. Jelang pemilu, selalu netralitas dituntut bagi anggota TNI," kata Wiranto usai menghadiri acara pelantikan panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11).
Menurut Panglima ABRI periode 1997-1999 itu, membangun netralitas TNI bukanlah tugas yang sulit karena disiplin TNI sangat kuat. Ia mengatakan perintah atasan pasti akan selalu diikuti oleh bawahannya.
Baca juga: Jelang Pemilu, Panglima TNI Agus Subiyanto Pastikan TNI Netral
Lebih lanjut, Wiranto menilai Agus telah memiliki pengalaman mumpuni untuk menjabat sebagai panglima TNI.
"Kalau dihadapkan dengan tantangan masa kini dan ke depan nanti, saya kira Agus Subiyanto sudah cukup punya pengalaman dan pemahaman. Dia punya konsep-konsep yang saya kira akan ada kesinambungan dengan panglima yang lalu," tuturnya.
Dalam menjalankan tugas sebagai panglima TNI, menurut Wiranto, Agus tidak akan kesulitan karena semua konsep sudah terprogram dengan baik dan selalu ada keberlanjutan program kerja.
Baca juga: Agus Subiyanto bakal Penuhi Kenaikan Tunjangan dan Kelengkapan Prajurit
"TNI beda dengan pemerintahan sipil. Kalau sipil lewat pemilihan. Ini kan tidak, ini dengan penunjukan. Dengan demikian, saya kira TNI akan tetap solid," tandas Wiranto.
Penunjukan Agus Subiyanto sebagai calon tunggal panglima TNI telah disetujui oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Selasa (21/11).
Agus dipilih sebagai panglima TNI untuk menggantikan Yudo Margono yang purnabakti pada tanggal 26 November 2023 atau tepat saat di usianya yang ke-58 tahun. Agus sebelumnya merupakan kepala Staf TNI Angkatan Darat (kasad) yang dilantik pada 25 Oktober 2023. (Ant/Z-11)
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Aiptu Ikhwan dan Serda Heri Purnomo yang diduga memfitnah dan menganiaya penjual es gabus, Sudrajat harus diproses hukum.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved