Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Laskar Merah Putih H. M. Arsyad Cannu mengapresiasi acara Rapat Koordinasi yang diprakarsai oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan RI dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Selasa 21 November 2023.
Arsjad pun dalam hal ini menghimbau bagi aparatur sipil negara (ASN) dan juga TNI Polri untuk tetap menjaga netralitas serta menjaga keamanan dalam Pemilu 2024 yang aman dan damai a dan bermartabat.
“Kami menyampaikan dan mengharapkan agar penyelenggara pemilu, para ASN serta TNI & POLRI untuk Netral dalam menjaga dan mengawal pemilu di tahun 2024 agar pemilu kita berintegritas serta berkualitas.” ujar Arsyad dalam keterangannya, Selasa (21/11).
Baca juga : Jaga Nilai Demokrasi, PB HMI Minta ASN dan Penyelenggara Pemilu Netral
Arsyad juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam pemilu untuk tetap menjaga keamanan dalam mewujudkan pemilu yang damai.
“Kami sangat mengharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kita sama-sama menjaga NKRI yang kita cintai dalam mewujudkan pemilu damai dan bermartabat.” ujarnya.
Arsyad mengatakan seharusnya juga jangan ada pertentangan dan pertikaian dalam perbedaan pilihan dalam pemilu, dan juga harusnya masyarakat menyambut pemilu dengan dengan riang gembira dan perasaan damai satu sama lain.
Baca juga : Jokowi Tegaskan soal Netralitas Jelang Pemungutan Suara Pemilu 2024
“Dengan telah ditetapkannya tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Tahun 2024, ayo kita sambut demokrasi ini dengan riang Gembira dan menghargai perbedaan sesama anak bangsa.” ujarnya.
Arsyad menegaskan siapapun nanti yang menjadi presiden berdasarkan hasil pemilu, Laskar Merah Putih akan tetap terus bersinergi dengan pemerintah.
“Siapapun Pemenangnya, siapapun presidennya, Laskar Merah Putih tetap mendukung dan bersinergi dengan Pemerintah.” ujarnya.
Arsyad katakan perlunya rasa persaudaraan dan ikatan yang kuat untuk menjaga kedamaian walau beda pilihan dalam mendukung capres dan cawapres di Pemilu 2024.
"Tidak perlu satu darah untuk menjadi saudara, dan tidak perlu satu suku untuk menjadi saudara, bahkan tidak perlu satu agama untuk menjadi saudara, karena kita bersaudara dalam bingkai NKRI dari Sabang Sampai Merauke” ujarnya. (RO/Z-7)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Pemko Padang bersama TNI membangun tiga jembatan pascabencana, termasuk jembatan gantung di Sungai Batang Guo dan dua jembatan armco di Kelurahan Lambung Bukit.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza tidak menjalankan operasi militer.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved