Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ADVOKAT Pengawas Pemilu (Awaslu) mengadukan calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Awaslu melaporkan Mahfud lantaran Mahfud melakukan pose Salam #TigaJari bersama Pilot Garuda bernama Capt Widiyanto dan Co-pilot Dirga yang diposting dan disebarluaskan akun Instagram Menkopolhukam @mohmahfudmd.
Pose tersebut menunjukkan citra diri Mahfud MD sebagai cawapres dan dilakukan bukan pada masa kampanye.
Baca juga: Pegawai Masuk Tim Kampanye hingga Caleg, Moeldoko Pastikan Kinerja KSP Tidak Terganggu
“Pada pokoknya adalah kami menduga Mahfud MD telah mencuri start kampanye karena dia mengajak dua pilot Garuda berpose menggunakan jari tiga yang itu adalah menurut kami adalah bagian dari citra diri sebagai no urut cawapres 03,” ungkap Ketua Awaslu, Muhammad Mu'alimin, di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (21/11).
“Aduan kami hari ini tentu tidak terima ya karena ini belum waktunya kampanye, kenapa ada calon wakil presiden menurut kami kampanye. Padahal ini bagian dari sosialisasi partai politik,” tegasnya.
Baca juga:Alasan Gaya Kampanye PSI Pakai Baliho Secara Masif
Kemudian, Mu’alimin membeberkan dalam keterangan akun Instagram Mahfud, pilot tersebut berasal dari maskapai Garuda. Artinya, pilot tersebut berasal dari perusahaan milik negara.
Menurutnya, BUMN tidak amanah karena orang di dalamnya ada yang memihak ke salah satu kubu golongan atau partai tertentu dan itu dibuktikan dengan tiga jari dalam pose di kokpit tersebut.
Maka, Mu’alimin menduga Mahfud telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 1 PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum juncto PKPU nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu.
“Kami minta Bawaslu jangan sampai setiap aduan seperti ini selalu hanya tertumpuk tanpa ada tindakan apapun karena bagi kami ini sudah fatal dan mengacaukan iklim pemilu kita,” tegasnya.
“Belum waktunya kampanye, jangan kampanye. kalau memang ini ada dugaan kuat pelanggaran, maka Bawaslu harus bertindak jangan sampai aduan semacam ini ditumpuk di dalam kantor dan tidak pernah ada sanksi yang tegas terhadap salah satu pasangan,” tambahnya.
Adapun barang bukti yang dibawa Awaslu, yakni bukti screenshot unggahan Mahfud MD di dalam akun twitternya lalu screenshot berita yang sudah beredar.
Kemudian, kata Mu’alimin, dirinya juga menyiapkan kronologi dan beberapa dokumen yang telah diserahkan ke Bawaslu. (Ykb/Z-7)
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Mantan Menko Politik Hukum, dan Keamanan serta akademisi dari Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD menilai, Indonesia tidak seluruhnya gelap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved