Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Penegakkan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan didampingi Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi melakukan survei jalur di Pelabuhan Merak dan Ciwandan, Banten terkait kesiapan pengamanan Operasi Lilin 2023, menjelang Libur Natal 2023 dan tahun baru 2024, pada Senin (20/11).
Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menerima paparan langsung dari Kasatlantas Polres Cilegon AKP Jeany Viadiniati di Rest Area KM 43 dan Kasatlantas Polres Serang Kota Kompol Try Winarno di Rest Area 68A terkait rute arus yang nantinya akan diterapkan delay sistem.
"Jadi hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dengan beberapa stakeholder yang tadi Banten dan Merak, kemudian kita juga survei beberapa spot untuk kesiapan pengamanan maupun pengelolaan angkutan nataru tahun 2023," ujar Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan.
Baca juga: Sosialisasi Keselamatan Berkendara, Korlantas Polri Gandeng Komunitas Motor
Setelah melakukan peninjauan di Rest Area KM 43 dan KM 68A, Dirgakkum Korlantas Polri bersama jajaran meninjau Pelabuhan Pelindo II Ciwandan dan berhenti di peninjauan terakhir di PT. ASDP Indonesia Ferry dan mendapatkan pemaparan kesiapan Pelabuhan Merak dan Ciwandan.
Brigjen Pol Aan Suhanan menyampaikan, berdasarkan pemaparan yang disampaikan baik kesiapan sarana dan prasarana pengelolaan di Merak, jalan tol, dan arteri pada pelaksanaan pengamanan maupun pengelolaan angkutan nataru 2023/2024 berjalan dengan baik.
"Saya kira untuk jalan tol maupun Arteri ini nanti pada H-10 atau tanggal 15 ini seluruh pekerjaan yaitu perbaikan jalan, jembatan ini sudah selesai, artinya tidak ada lagi aktivitas pekerjaan sehingga tidak ada lagi yang bisa menghambat akibat pekerjaan tersebut untuk jalur mudik di tol maupun arteri," tambah Aan.
Baca juga: Jelang KTT AIS 2023, Kakorlantas Polri Buka Latihan Pra Operasi Tribrata Agung 2023
Dirgakkum Korlantas Polri menambahkan, keberhasilan dalam pengamanan Natal 2023 dan Tahun Bbaru 2024 dengan bersinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder menjadi kunci utama termasuk masyarakat.
"Keberhasilan kegiatan tahun ini juga masih sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder ini menjadi kunci utama, termasuk masyarakat ya diberikan informasi lebih awal kepada masyarakat," jelasnya.
"Sehingga masyarakat bisa menentukan perjalanannya, dengan sosialisasi dari sekarang sehingga masyarakat, petugas, bisa bersinergi artinya seluruh pelaksanaan kegiatan pengamanan Nataru ini bisa berjalan dengan baik," tutup Aan.
Turut hadir, General Manager (GM) PT. ASDP Suharto, Direktur Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani, dan pejabat utama Korlantas Polri. (S-4)
Haidar Yaafi menegaskan bahwa problem lalu lintas di Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota metropolitan lainnya tidak bisa diatasi hanya dengan pelebaran jalan atau rekayasa fisik semata.
Budi membeberkan ada sejumlah jalan yang terdampak dari kegiatan Reuni Akbar 212 ini. Masyarakat diminta menghindari jalan tersebut.
Penggunaan sirene dan strobo tidak serta-merta bisa dilakukan sembarang pihak. Ada ketentuan jelas kapan digunakan dan kapan tidak.
Dalam unggahan di media sosial, masyarakat meminta agar penggunaan sirene dan strobo ini diutamakan untuk kendaraan dengan kebutuhan urgensi.
PENDIRI Majelis Ta’lim Sabilu Taubah Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam menyampaikan imbauan dari Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho agar jemaah menaati aturan lalu lintas.
TANGGAL 19 September resmi ditetapkan sebagai Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nasional.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved