Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menerima tawaran peminjaman mobil pribadi dari seseorang usai diperiksa di Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu dipertanyakan. Pasalnya fasilitas itu dinilai bisa masuk sebagai gratifikasi.
"Persis (bisa masuk gratifikasi). Kalau mobil itu pihak yang beririsan dengan perkara yang ditangani KPK, itu gratifikasi," kata peneliti dari Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah, Senin (20/11).
Herdiansyah mengatakan Firli seharusnya menolak fasilitas tersebut. Penggantian mobil diyakini sebagai modus untuk menghindari pertanyaan wartawan usai diperiksa penyidik.
Baca juga: Firli Bahuri Menolak Mundur dari Ketua KPK
"Alasan mobil hilang itu aneh. Saya menduga Firli difasilitasi untuk menghindar dari kejaran media. Jadi kucing-kucinga Firli di mabes itu by design. Termasuk soal mobil yang dipakainya," ucap Herdiansyah.
KPK diminta mendalami penerimaan fasilitas mobil tersebut. Sebab, kata Herdiansyah, bisa jadi pelanggaran hukum jika ada maksud tertentu.
Baca juga: Ini Alasan Firli Tutup Muka Usai Diperiksa Polisi
"Kalau mobil itu beririsan dengan tugas dan kewajibannya sebagai ketua KPK, jelas itu tidak patut. Misalnya itu mobil Karyoto, atau orang-orang yang berpekara di KPK, itu jelas bertentangan dengan kewajibannya. Jadi penting untuk dilacak siapa yang memfasilitasi mobil untuk Firli," ujar Herdiansyah.
Sebelumnya, Firli Bahuri memberikan penjelasan soal penggunaan mobil berbeda usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Mabes Polri. Kendaraannya diklaim 'menghilang' di parkiran.
"Saya sungguh dikagetkan mengapa kendaraan pribadi saya, saya tidak tahu keberadaannya, dan saya melihat, tidak saya temukan kendaraan tersebut," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 20 November 2023.
Firli mengatakan saat itu dirinya ditunggu komisioner KPK lainnya untuk membahas operasi tangkap tangan (OTT) di Bondowoso. Dia mengeklaim tidak sempat mencari mobil yang digunakannya untuk datang ke Bareskrim Mabes Polri.
Menurut Firli, ada orang lain yang menawarkan kendaraan kepadanya. Karena terbutu-buru, ajakan itu diterima olehnya.
"Seseorang menyampaikan kepada saya untuk meminjamkan mobil pribadinya kepada saya dan mengantar saya keluar dari tempat," ucap Firli.
Firli menyebut tawaran itu diterima karena ada kepentingan kedinasan. Ketua KPK itu menyebut dirinya tidak boleh menunda kepastian hukum atas pihak-pihak yang terjaring OTT di Bondowoso. (Z-3)
Zaenur juga mengkritik kondisi internal partai politik saat ini yang dinilainya sebagai institusi paling tidak demokratis dalam sistem demokrasi Indonesia.
Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) soroti hasil audit kerugian negara KPK yang muncul usai penetapan tersangka. Simak detail sidang praperadilannya.
Hakim Tunggal Sulistyo peringatkan pihak Gus Yaqut dan KPK agar tidak melakukan praktik transaksional dalam sidang praperadilan kuota haji
Tim hukum Yaqut Cholil Qoumas sebut penetapan tersangka oleh KPK cacat administratif dan langgar KUHAP baru.
Penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa sejumlah pejabat setingkat kepala bagian dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Tercatat, ini merupakan operasi kedelapan yang dilakukan KPK dalam tiga bulan pertama 2026
KPK periksa 14 saksi kasus pemerasan yang menjerat Sudewo. Penyidik dalami penyerahan uang melalui koordinator kepala desa.
Korupsi Pati, Bupati Sudewo, pemerasan bupati pati, Perangkat Desa Pati, KPK, Sunarwi, Syaiful Arifin, OTT Pati.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.
KPK telah menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat untuk menyerahkan bukti tambahan, termasuk melalui platform daring (online)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved