Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) akan menindak tegas para jaksa nakal yang terlibat tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Hal itu dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum jaksa di Bondowoso.
"Sejak awal pak Jaksa Agung menyampaikan siapapun aparatur kejaksaan yang menyalahgunakan kewenangan, melakukan tindakan tercela, apalagi mencederai rasa keadilan di masyarakat kita akan melakukan tindakan yang tegas, bilamana perlu kita pidanakan," ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Minggu (19/11).
Ketut mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi aparat penegak hukum seperti KPK yang sudah ikut memberantas oknum jaksa nakal. Kejagung mendukung hal itu sebagai bagian dari upaya bersih-bersih internal.
Baca juga: KPK Gelar OTT di Bondowoso
"Kita sikat abis, dalam rangka melakukan bersih-bersih internal kejaksaan. Ketika ada orang lain terlibat melakukan upaya bersih-bersih, kami sangat berterimakasih dan mengharapkan hal tersebut. Termasuk teman-teman media dan masyarakat, jika ada menemukan perbuatan tercela, penyalahgunaan kewenangan yang mencederai rasa keadilan di masyarakat silakan dilaporkan segera," tegasnya.
Dia menambahkan bahwa Kejagung tidak membutuhkan jaksa yang tidak bermoral. Kejagung harus diisi jaksa-jaksa yang cerdas dan berintegritas sehingga bisa memberi pelayanan yang maksimal serta menegakan keadilan bagi semua masyarakat.
Baca juga: Firli Bahuri Diyakini Bakal ‘Selamatkan Diri’ Lewat Kasus E-KTP dan Harun Masiku
"Ini akan menjadi hukum alam, kita akan memperoleh jaksa-jaksa yang terbaik, ke depannya, punya integritas, dedikasi tinggi, loyalitas tinggi dan Kejaksaan akan menjadi semakin baik ke depannya. Itu harapan dari pimpinan kami Jaksa Agung," tandasnya. (Van/Z-7)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan rumah dinas Bupati Bondowoso pada Selasa, 21 November 2023.
Ratusan petani dan masyarakat di Kabupaten Bondowoso menyerukan dukungan untuk Puan Maharani maju dalam pemilihan presiden (pilpres) di tahun 2024.
Hujan deras melanda Bondowoso sejak siang hingga sore hari. Hujan tersebut mengakibatkan banjir hingga membuat jalan utama Bondowoso-Jember lumpuh total.
BPBD Jatim mencatat banjir bandang itu terjadi pukul 18.25 WIB. Banjir yang disertai ranting kayu dan pasir itu melanda dua desa, yakni Desa Kalisat dan Desa Sempol
KPK optimistis hadapi praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. BPK tegaskan adanya kerugian negara dalam korupsi kuota haji di Kemenag. Cek faktanya!
Pihak Gus Yaqut mempertanyakan keabsahan perhitungan kerugian negara sebesar Rp622 miliar yang disampaikan KPK dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi kuota haji.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dalil kubu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut berupaya menghindari proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi kuota haji.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
Herdiansyah menekankan bahwa seorang politisi seharusnya menempuh karier dari bawah untuk diasah cara berpikirnya, termasuk pengetahuan terkait praktik politik.
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved