Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KOORDINATOR Nasional Relawan Ganjar-Mahfud untuk Indonesia (Relawan Gajamada) Asip Irama menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto terus menjadi polemik.
Polemik ini semakin hangat setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mencopot Anwar Usman sebagai letua MK buntut putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.
Menurut Asip, Gibran sebagai cawapres hasil putusan cacat moral. Itu karena ketua MK sekaligus paman Gibran, Anwar Usman, terbukti melanggar etik berat saat mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres.
“MKMK memecat Anwar Usman sebagai ketua MK, meski tetap mempertahannya sebagai hakim nonpalu. Banyak orang kecewa karena pelanggaran etik berat harusnya bersangkutan dipecat tidak hormat sebagai hakim di MK. Setidaknya, putusan MKMK menjadi bukti riil ada skandal nepotisme atas lolosnya Gibran,” kata Asip dalam keterangannya, Kamis (9/11).
Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Tuding Ada Gerakan yang Ingin Mendegradasi
Ia menambahkan, publik dengan mudah bisa mendeteksi ada kuasa kuat oligarki yang berembuk di balik meja untuk meloloskan Gibran. "Semua tahu, oligarki dan nepotisme adalah penyakit kronis demokrasi yang harus dilawan,” katanya.
Meski akhirnya Gibran tetap melanggeng mendampingi Prabowo sebagai cawapres, terang dia, tetapi secara elektoral justru akan menggerus suara. Pasalnya, publik Indonesia hari ini begitu cerdas untuk menilai bahwa pencalonan Gibran meski lolos secara administrasi hukum, tetapi tidak legitimate dan cacat etik.
“Putusan MKMK dengan memecat Anwar Usman itu akan berdampak pada tergerusnya suara elektoral Prabowo. Ruang publik hari ini dipenuhi kekecewaan masyarakat atas ‘cawe-cawe’ oligarki dan kuasa dinasti keluarga.”
Apalagi, dijelaskan Asip, populasi pemilih muda saat ini mencapai hampir 60% dari total pemilih di Indonesia. Generasi milenial dan Gen Z lazimnya masuk pada ceruk pemilih berdasarkan program, isu sensitif, prestasi. Isu politik dinasti dan oligarki Gibran, kata Asip, kini mendapat perhatian khsus dari mereka.
“Pemilih muda umumnya rasional, bukan tipe pemilih sosiologis berdasar agama dan suku. Isu politik MK pada akhirnya akan membuat pemilih muda yang populasinya terbesar akan menolak pasangan Prabowo-Gibran yang dianggap punya cacat masa lalu,” ujarnya.
“Ganjar-Mahfud saya kira unggul di antara kandidat lain karena tidak ada beban moril masa lalu. Tentu ini akan sangat mudah menggaet suara pemilih swing voters dan undecided voters. Pemilih rasional dan mereka yang belum menentukan pilihannya tentu akan melirik Ganjar-Mahfud sebagai pasangan ideal,” tambah Asip.
Asip memastikan dirinya dan tim yang tergabung dalam simpul Relawan Gajamada terus berfokus mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik oligarki dan politik dinasti. Pendidikan politik ini sekaligus dalam rangka memperkenalkan pasangan Ganjar-Mahfud melalui sejumlah program dan terobosan politik dalam visi-misinya.
“Relawan Gajamada mendesain trayek mempopulerkan Ganjar-Mahfud melalui program kerja. Target Gajamada berfokus pada tiga domain, yaitu kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa; kalangan awam, grassroot, dan masyarakat desa; dan kalangan well educated, akademisi, pekerja seni,” tukas dia.
“Beda target tentu beda model kampanye. Ini penting terutama untuk melihat preferensi politik semua orang yang tentu berbeda dan karena itu Relawan Gajamada akan adaptif untuk mengenalkan dan memenangkan Ganjar-Mahfud dengan cara meyakinkan dan mendapat simpati pemilih,” pungkasnya. (RO/J-2)
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membagikan momen makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengklaim menjelang 10 bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto banyak meraih prestasi.
Realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Sumatra Barat telah menyentuh 94%. Secara total, sebanyak 174.203 pekerja di provinsi tersebut sudah menerima manfaat.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, pada Senin (28/7).
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
Perumusan norma yang membatasi jabatan pimpinan organisasi advokat secara jelas dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved