Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOORDINATOR Nasional Relawan Ganjar-Mahfud untuk Indonesia (Relawan Gajamada) Asip Irama menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto terus menjadi polemik.
Polemik ini semakin hangat setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mencopot Anwar Usman sebagai letua MK buntut putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.
Menurut Asip, Gibran sebagai cawapres hasil putusan cacat moral. Itu karena ketua MK sekaligus paman Gibran, Anwar Usman, terbukti melanggar etik berat saat mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres.
“MKMK memecat Anwar Usman sebagai ketua MK, meski tetap mempertahannya sebagai hakim nonpalu. Banyak orang kecewa karena pelanggaran etik berat harusnya bersangkutan dipecat tidak hormat sebagai hakim di MK. Setidaknya, putusan MKMK menjadi bukti riil ada skandal nepotisme atas lolosnya Gibran,” kata Asip dalam keterangannya, Kamis (9/11).
Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Tuding Ada Gerakan yang Ingin Mendegradasi
Ia menambahkan, publik dengan mudah bisa mendeteksi ada kuasa kuat oligarki yang berembuk di balik meja untuk meloloskan Gibran. "Semua tahu, oligarki dan nepotisme adalah penyakit kronis demokrasi yang harus dilawan,” katanya.
Meski akhirnya Gibran tetap melanggeng mendampingi Prabowo sebagai cawapres, terang dia, tetapi secara elektoral justru akan menggerus suara. Pasalnya, publik Indonesia hari ini begitu cerdas untuk menilai bahwa pencalonan Gibran meski lolos secara administrasi hukum, tetapi tidak legitimate dan cacat etik.
“Putusan MKMK dengan memecat Anwar Usman itu akan berdampak pada tergerusnya suara elektoral Prabowo. Ruang publik hari ini dipenuhi kekecewaan masyarakat atas ‘cawe-cawe’ oligarki dan kuasa dinasti keluarga.”
Apalagi, dijelaskan Asip, populasi pemilih muda saat ini mencapai hampir 60% dari total pemilih di Indonesia. Generasi milenial dan Gen Z lazimnya masuk pada ceruk pemilih berdasarkan program, isu sensitif, prestasi. Isu politik dinasti dan oligarki Gibran, kata Asip, kini mendapat perhatian khsus dari mereka.
“Pemilih muda umumnya rasional, bukan tipe pemilih sosiologis berdasar agama dan suku. Isu politik MK pada akhirnya akan membuat pemilih muda yang populasinya terbesar akan menolak pasangan Prabowo-Gibran yang dianggap punya cacat masa lalu,” ujarnya.
“Ganjar-Mahfud saya kira unggul di antara kandidat lain karena tidak ada beban moril masa lalu. Tentu ini akan sangat mudah menggaet suara pemilih swing voters dan undecided voters. Pemilih rasional dan mereka yang belum menentukan pilihannya tentu akan melirik Ganjar-Mahfud sebagai pasangan ideal,” tambah Asip.
Asip memastikan dirinya dan tim yang tergabung dalam simpul Relawan Gajamada terus berfokus mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik oligarki dan politik dinasti. Pendidikan politik ini sekaligus dalam rangka memperkenalkan pasangan Ganjar-Mahfud melalui sejumlah program dan terobosan politik dalam visi-misinya.
“Relawan Gajamada mendesain trayek mempopulerkan Ganjar-Mahfud melalui program kerja. Target Gajamada berfokus pada tiga domain, yaitu kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa; kalangan awam, grassroot, dan masyarakat desa; dan kalangan well educated, akademisi, pekerja seni,” tukas dia.
“Beda target tentu beda model kampanye. Ini penting terutama untuk melihat preferensi politik semua orang yang tentu berbeda dan karena itu Relawan Gajamada akan adaptif untuk mengenalkan dan memenangkan Ganjar-Mahfud dengan cara meyakinkan dan mendapat simpati pemilih,” pungkasnya. (RO/J-2)
WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.
Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Politikus PDIP Deddy Sitorus menyambut baik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan lokal telah melampaui kewenangannya
Sejarah ketatanegaraan kita menunjukkan terjadinya inkonsistensi terhadap pelaksanaan pemilihan.
Menurutnya, penting bagi DPR dan Pemerintah untuk bisa menjelaskan seberapa partisipatif proses pembentukan UU TNI.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved