Apdesi Datang Temui Jokowi di Istana, Bantah Bahas Politik

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengundang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/11). 

Ketua Umum Padesi Surta Widjaja membantah audensi dilakukan terkait politik. Audensi itu, terangnya, berkaitan dengan revisi Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa.

"Hari ini mengajukan surat sudah lama sih Apdesi. Audiensi. dalam rangka mengenai revisi UU No.6/2014 no dan masa perpanjangan kepala desa," terang Surta pasa wartawan.

Baca juga : Anies Perjuangkan Peningkatan Dana Desa

Ia menjelaskan ada 15 kepala desa yang hadir dari 3 organisasi berbeda. Surta menjelaskan kepala desa mengusulkan periodisasi masa jabatan untuk diperpanjang dari enam tahun untuk tiga periode menjadi sembilan tahun untuk dua periode.

"Namun semua tinggal nanti rapat eksekutif dan legislatif yang menentukan," tutur Surta.

Baca juga : Survei: Elektabilitas Prabowo Turun Drastis Gara-Gara Putusan Mahkamah Keluarga

Presiden, ujarnya, mendengarkan dan menanggapi usulan tersebut. Selain perpanjangan masa jabatan, Surta mengungkapkan Apdesi mengajukan usulan terkait dana desa.

"Kita inginnya 70% diatur oleh desa. 30% diatur oleh pusat," terangnya.

Para kepala desa yang hadir, sambung Surta, meminta kepastian revisi UU Desa. Selain bertemu dengan presiden, ia mengatakan akan melalukan audensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Dia (presiden) respons saja, semua respons. Mendukung apa yang kita sampaikan dan pihak legislatif pun mendukung. Menyetujui belum itu kan pihak legislatif yang membahasnya," ucap Surta.

Saat ditanya mengenai pemilu, Surta memastikan aparat desa netral. Ketika diungkit mengenai sikap Apdesi yang sempat mewacanakan dukungan masa jabatan presiden tiga periode, Surta menyebut itu masa lalu. Proses pemilihan presiden yang baru, ujar dia, sedang berlangsung.

"Tidak ada itu lah. Sudah berjalan kan ini proses udah jalan enggak usah balik ke belakang lagi lah," tutur Surta.

Presiden Jokowi, sambungnya, berpesan agar pemilu berjalan kondusif. Perangkat desa, diminta netral dan membiarkan masyarakat yang memilih. Ketika ditanya ada atau tidaknya bahasan mengenai pembahasan soal Putera Sulung presiden Gibran Rakabuming Raka, Surta mengatakan tidak ada.

"Enggak ada tidak sama sekali menyentuh hal itu. Pilih yang terbaik," ucap dia.

Apdesi, sambungnya, hanya akan berperan mengarahkan supaya masyarakat mau datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Silahkan datang ke TPS itu kan harus diimbau. Kalau tidak diimbau gimana nanti," tukasnya. (Z-4)