Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto diingatkan menjaga netralitas dan tak berpolitik praktis. Terlebih, ia merupakan calon tunggal Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono.
"Memohon dengan hormat untuk tetap mengikuti aturan perundang-undangan bahwa prajurit TNI itu harus netral dan tidak berpolitik praktis," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin dalam rapat kerja membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersama Komisi I DPR, Selasa, (7/11).
Hasanuddin juga menyinggung soal Agus yang diusulkan menjadi pengganti Yudo hanya beberapa hari usai ia diangkat menjadi KSAD. Bagi dia, hal itu tak masalah.
Baca juga : Jangan Ada Politisasi Penunjukkan Panglima TNI
"Banyak orang yang mempertanyakan mengapa hanya beberapa hari menjadi Kasad kemudian menjadi (calon) panglima TNI. Bagi saya pribadi tidak ada masalah, karena klausal dalam Undang-Undang TNI dikatakan hanya seperti ini," ujar Hasanuddin.
Baca juga : DPR Jadwalkan Uji Kelayakan Calon Panglima TNI 14 November
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan para prajurit untuk netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu disampaikan saat rapat kerja membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilu 2024 bersama Komisi I DPR.
Yudo mengatakan sudah berulang kali menekankan supaya para prajurit menjaga netralitasnya. Seruan itu juga telah disebar di tiap satuan TNI.
"Dari awal saya tekankan untuk netral, netral, dan netral," kata Yudo. (Z-8)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved