Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto diingatkan menjaga netralitas dan tak berpolitik praktis. Terlebih, ia merupakan calon tunggal Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono.
"Memohon dengan hormat untuk tetap mengikuti aturan perundang-undangan bahwa prajurit TNI itu harus netral dan tidak berpolitik praktis," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin dalam rapat kerja membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersama Komisi I DPR, Selasa, (7/11).
Hasanuddin juga menyinggung soal Agus yang diusulkan menjadi pengganti Yudo hanya beberapa hari usai ia diangkat menjadi KSAD. Bagi dia, hal itu tak masalah.
Baca juga : Jangan Ada Politisasi Penunjukkan Panglima TNI
"Banyak orang yang mempertanyakan mengapa hanya beberapa hari menjadi Kasad kemudian menjadi (calon) panglima TNI. Bagi saya pribadi tidak ada masalah, karena klausal dalam Undang-Undang TNI dikatakan hanya seperti ini," ujar Hasanuddin.
Baca juga : DPR Jadwalkan Uji Kelayakan Calon Panglima TNI 14 November
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan para prajurit untuk netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu disampaikan saat rapat kerja membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilu 2024 bersama Komisi I DPR.
Yudo mengatakan sudah berulang kali menekankan supaya para prajurit menjaga netralitasnya. Seruan itu juga telah disebar di tiap satuan TNI.
"Dari awal saya tekankan untuk netral, netral, dan netral," kata Yudo. (Z-8)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved