Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi hakim konstitusi yang paling banyak dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik. Anwar yang sudah diperiksa pada Selasa (31/10) akan kembali diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
"Kami kan sudah memeriksa 6 hakim (konstitusi), hari ini 3 lagi (hakim konstitusi) dan Pak Ketua (Anwar Usman satu kali lagi, itu kita periksa hari terakhir," ujar Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, Kamis (2/11).
Jimly menyebut bahwa dalam pemeriksaan 6 hakim konstitusi yang dilakukan sebelumnya semua sudah terbuka. Banyak informasi yang diperoleh MKMK dari pemeriksaan tersebut.
Baca juga: Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi, MKMK Kembali Periksa Pelapor
"Jadi karena yang diperiksa 1 orang, yang memeriksa 3 orang, tertutup, semua sudah buka-bukaan. Jadi banyak itu yang didapatkan informasi," jelasnya.
Lebih lanjut, meski informasi dari pemeriksaan para hakim sudah diperoleh, MKMK tetap memberi kesempatan kepada pada pelapor untuk mengajukan laporan. Dia berharap ada bukti baru atau hal-hal baru yang bisa didapatkan MKMK dari setiap pelapor.
Baca juga: Wacana Hak Angket DPR Disebut Jalan Masuk Pemakzulan Jokowi
Adapun, MKMK kembali melanjutkan sidang dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, Kamis (2/11). Sidang dengan agenda pemeriksaan pelapor ini digelar secara terbuka dalam dua sesi, yakni pagi untuk 5 pelapor dan siang 5 pelapor.
(Z-9)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
Ninis menyoroti adanya hakim MK Anwar Usman yang dikabarkan tetap turut menyidangkan sengketa Pilkada 2024. Diketahui, Anwar Usman merupakan paman dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Saldi Isra didampingi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, serta panel tiga diketuai Arief Hidayat didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.
Politikus Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya menghormati putusan MK. Ini dilakukan sebagai wujud kedewasaan demokrasi.
Panel 3 tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.
MK melanjutkan sidang penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan komposisi hakim lengkap setelah Anwar Usman absen.
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan akan proaktif memantau jalannya sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 agar para hakim konstitusi menjaga kode etik.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas saat pembacaan putusan etik sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk Ketua MK Anwar Usman.
Tiga opsi tersebut adalah sanksi berbentuk teguran, peringatan, dan pemberhentian. Ketiganya, kata Jimly, telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023.
Terkait opsi pemberhentian, itu terdiri atas pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian bukan sebagai anggota hakim konstitusi.
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan mempercepat sidang putusan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi atau hakim MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved