TPN Ganjar-Mahfud MD Ketidaknetralan Pemerintah Terlihat Jelas

TIM Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menyebut upaya pemerintah dalam membuktikan tegaknya netralitas belum terbukti. Sebab indikasi ketidaknetralan tersebut sangat terbuka dilakukan oleh para pejabat pemerintah.

"Indikasi ketidaknetralan itu terlihat sekali ada Wamendes yang membuat pernyataan yang sama sekali tidak menghormati integritas pelaksanaan pemilu dan pilpres. Lalu Wamen ATR yang itu menurut saya mencederai integritas pemilu. Lalu pencopotan baliho di Bali ini semua merusak integritas pemilu," jelasnya, Rabu (1/11).

Semua tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah karena akan menimbulkan situasi yang tidak sehat dalam kontestasi politik. Dia pun mengkhawatirkan adanya regulasi yang tindakan yang bersifat abuse of power.

"Saya imbau semua penjabat pemerintah untuk betul-betul tegak lurus pada prinsip pemilu yang jurdil. Jangan ada tindakan yang melanggar asas netralitas. Presiden harus menindak mereka yang melanggar asas netralitas," tegasnya.

Di waktu yang sama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan keraguannya terhadap Presiden Joko Widodo dalam memilih Panglima TNI yang baru. Presiden Joko Widodo seharusnya mendengarkan aspirasi dari publik untuk objektif memilih pejabat negara termasuk Panglima TNI.

"Ada proses negara terkait dengan Panglima TNI itu suara-suara masyarakat yang harus didengarkan termasuk oleh pemerintah meskipun kami tahu itu adalah hak prerogatif presiden. Tapi apakah betul-betul itu dalam rangka untuk menggelorakan profesionalitas TNI," cetusnya.

Dia menghormati bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu kami hormati sepenuhnya tapi suara yang disuarakan harus didengarkan," imbuhnya. (Sru/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi